Keberadaan pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara proses pendistribusiannya harus sesuai dengan quota kebutuhan kelompok tani yang ada. Demikian pernah disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Sumarlan .

"Proses pendistribusian harus sesuai dengan quota kelompok tani yang memerlukan. Jadi fungsi tugas dan kewajiban kita disitu. Khususnya terkait bantuan pupuk yang sifatnya mendukung ketidak mampuan serapan pupuk subsidi. Menyesuaikan kebutuhan kelompok tani. Karena kelompok tani juga tidak boleh memiliki ketergantungan kepada pemerintah. Jadi kemandirian masyarakat yang kita dorong terus," tukasnya.

Namun demikian, perlu digaris bawahi ungkap Sumarlan. Bentuk bantuan yang diberikan pemerintah daerah terhadap pengembangan pertanian dan tanaman pangan itu terbatas.

"Jadi kita lihat dulu permintaan bantuan dari masyarakat. Jika tidak memenuhi syarat diganti dengan yang dominan dulu," paparnya.

Sumarlan mengambil contoh hal-hal yang tidak bisa diwujudkan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

"Contohnya percepatan proses pembangunan jalan usaha tani. Jika diwujudkan pemerintah daerah maka akan memberikan dampak yang positif. Yang jelas aktifitas petani saat mengangkut hasil panen akan lebih mudah, serta menghemat biaya,"lanjutnya.====
(khan)