Sudah dua tahun terakhir ini, 2016-2017, program bantuan modal usaha untuk Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) Kutai Kartanegara, tak bisa berjalan.

Alasannya, lantaran anggaran Kukar mengalami defisit, sehingga program andalan pemerintah Kukar itu termasuk salah satunya yang terkena pangkas (dicoret).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) Kukar Hj Aji Lina Rodiah, tak membantah hal itu.

"Kondisi difisit sejak 2016 lalu, maka program bantuan modal usaha KUBP Kukar tak bisa teranggarkan, begitu pula di 2017 ini juga sama, informasinya juga pada 2018 kondisi keuangan juga mengalami penurunan sehingga kemungkinan juga program itu tak bisa dijalankan," katanya.

Pada 2017 ini anggaran untuk DP2A Kukar hanya kisaran Rp1,9 miliar saja, tak banyak kegiatan yang dijalankan, hanya kegiatan rutin saja.

Untuk program KUBP Kukar yang sudah berjalan, sampai sekarang masih dibawah monitoring Dinas Pemberdayaan Perempuan Kukar. Program itu sejatinya adalah program andalan Pemkab Kukar yang sejak 2011 lalu terlaksana.

"2011 sampai 2015 program bantuan modal usaha untuk KUBP terlaksana. Nilai anggaran yang direaliasikan mencapai kisaran Rp60 miliar, dengan jumlah sekitar 1000 KUBP," ungkapnya.

Diakui oleh Aji Lina Rodiah, program itu sangat membantu masyarakat, terutama kaum perumpuan dalam meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas dalam usaha. "Banyak usaha perempuan terbantukan atas modal usaha tanpa bunga tanpa jaminan tersebut, sampai saat ini prosesnya terus bergulir. Mereka yang mendapatkan modal kemudian diangsur melalui bank yang ditunjuk pemerintah," katanya. (boy)