Penyelesaian pekerjaan di Kutai Kartanegara pada 2016 lalu masih menyisakan masalah, sebab masih banyak proyek proyek dikerjakan namun pembayaran ke kontraktor belum dilakukan pemerintah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Ahyani Fadianur Diani menuturkan, tim Pemkab Kukar telah melakukan pendataan sejumlah kegiatan proyek yang dikerjakan 2016 lalu, tapi belum dibayar.

"Nilai sekitar Rp300 miliar, dan terdapat di sejumlah OPD Kukar," kata Ahyani.

Pembayaran ke kontraktor, menurut Ahyani akan dilakukan setelah selesai audit dari BPK RI, yang tentunya pembayaran akan dilakukan sesuai progres pengerjaan.

"Kalau tidak 100 persen selesai tentu tak bisa dibayarkan penuh," tegasnya.

Seperti diketahui bahwa beberapa waktu lalu, pengerjaan sejumlah kegiatan di Kukar menuai sorotan, kalangan LSM anti korupsi menyoroti langkah Pemkab Kukar yang nekat melakukan lelang, meski anggaran dalam APBD tak sesuai.

"Salah satu proyek itu seperti pembangunan Jalan Pesut Tenggarong, dimana dalam anggaran perubahan hanya terdapat Rp500 juta, namun dilelang capai Rp26 miliar," kata Koordinaator Badan Pekerja ICI Kaltim Sandri Arman.

Secara terpisah, Kabid Cipta Karya Dinas PU Kukar Budi Harsono membantah hal tersebut. Pihaknya menyatakan, bahwa pemerintah tidak akan berani jika anggaran dalam proses kegiatan tidak ada dalam APBD lantas tiba tiba dikerjakan. (boy)