Tiga kali berturut turut Pemerintah Kutai Kartanegara mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan, sejak 2012 sampai 2014, dinilai Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehudin SSos, SFil sebagai bentuk kinerja yang luar biasa.

"Kami DPRD sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merasa berbahagia skealigus sebagai tantangan untuk mempertahankannya karena WTP buah dari sinergisitas eksekutif dan legislative." tutur Salehudin.

Dikatakan Salehudin, walaupun WTP sebagai simbol dan prestasi yang terbaik dalam system pengelolaan keuangan daerah,.

"Harapan kami berimplikasi langsung terhadap aspek akuntabilitas keuangan pada level pengelolaan keuangan terendah yakni desa. Aspek akuntabilitas dan transparansi keuangan yang berpihak pada kepentingan pembangunan Kukar dan kebutuhan masyarakat Kukar." ungkap Salehudin

Seperti diketahui bahwa Penyerahan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kaltim, dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Zainal Abidin kepada Bupati Rita Widyasari, di kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, belum lama ini.

Menurut Zainal Kabupaten Kukar di 2014 penyusulan laporan keuangan sesuai SAP, sehingga BPK menyimpulkan opini WTP.

"Dengan hasil opini WTP tersebut diharapkan akan memberikan motivasi tentang tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel demi kepentingan rakyat," katanya.

Bupati Rita Widyasari nampak bergembira dengan hasil penilaian WTP dari BPK RI Kalimantan Timur. Rita Widyasari menyebut perolehan WTP tahun ini lebih baikd dari tahun sebelumnya karena tanpa catatan.

"Alhamdulilah, Allahu Akbar, lagi lagi opini BPK RI untuk 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian, dan tahun ini lebih oke dari tahun lalu, karena tanpa paragraph (catatan),"kata Rita Widyasari.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten pertama yang mendapat WTP se Kaltim dan Kaltara dan satu satunya Kabupaten yang ketiga kali berturut turut meraih opini tertinggi dari BPK RI. (boy)