Anjloknya nilai APBD Kutai Kartanegara dari Rp6,9 triliun pada 2016, menjadi Rp3,9 triliun di 2017 ini berdampak luas pada semua sector, salah satunya sector kesehatan.


Dari sekitar 130 ribu warga Kukar yang biasanya dijamin anggaran oleh pemerintah, pada 2017 ini hanya sekitar 7 ribu warga, dengan alokasi dana sekitar Rp2 miliar di Dinas Kesehatan Kukar.


"Tidak semua warga Kukar itu memanfaatkan BPJS untuk keperluan jaminan kesehatan, oleh karenanya pada 2017 ini kuotanya kita kurangi hanya 7 ribuan saja, dengan nilai anggaran Rp2 miliar,"kata drg Koentijo Wobdarminto, Kepala Dinas Kesehatan Kukar.


Ia mengaku, bahwa biaya jaminan kesehatan untuk warga Kukar pada 2017 mengalami penurunan karena terbentur dengan anggaran.


"Kita tidak bisa paksakan karena memang kondisi keuangan kita lagi deficit, semua dilakukan pengurangan," tandasnya.


Sementara itu secara terpisah Kepala Dinas Sosial Didi Ramyadi mengaku bahwa pada 2017 ini anggaran untuk iuran BPJS warga miskin yang ditanggung pemerintah, tidak semuanya.

"Ini karena kondisi keuangan Kukar yang lagi menurun," katanya. (boy)