Sektor pertanian menjadi bagian sector yang begitu kurang mendapat perhatian semua pihak, ini dibuktikan disetiap tahun anggaran porsi untuk kemajuan pembangunan dibidang pertanian hanya diberi porsi yang begitu sangat minim. Kisaran 2 persen dari nilai APBD Kukar. Sementara pada porsi infrastruktur bisa mencapai 80-90 persen.

Hal itu diterungkap ketika Komisi II DPRD Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) digedung DPRD Selasa (22/12) kemarin, yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Bappeda, Lurah Loa Ipuh Darat, Lurah Rapak Lambur, Bukit Biru, Bendang Raya, Lurah Maluhu dan perwakilan petani.

"Berdasarkan pengalaman penyusunan Musrenbang setiap tahunnya, hampir 95% aspirasi yang diajukan adalah persoalan infrastruktur (jalan), sedangkan aspirasi pertanian menjadi persoalan yang tidak begitu mendapat perhatian." Kata Ketua Komisi II DPRD Kukar Junaidi saat memimpin pertemuan kemarin.

Data Dinas Pertanian dan Bina Marga dan Pengairan menyatakan bahwa hampir semua wilayah pertanian yang di miliki mempunyai persoalan tentang sistim irigasi dan pengairan sawah yang masih sangat membutuhkan penanganan. Sektor pertanian memerlukan perbaikan, perawatan dan perluasan sistim irigasi. Menjadi kebutuhan mendesak para petani, dalam rangka keberlanjutan produksi pertanian.

Dengan minimnya pendataan yang menyeluruh terhadap sektor pertanian ini, lanjut Junadi, Komisi II merekomendasikan dalam waktu satu bulan kedepan melalui asisten II dan Dinas Pertanian sebagai leading sector yang bergabung dengan perwakilan beberapa SKPD, yaitu DBM dan SDA, CK, dan Bappeda, tim sudah harus dibentuk tim penanggulangan (intensifikasi) Pertanian.

Diharapkan dengan adanya tim ini, akan lahir sebuah pemetaan yang konferhensif dalam sektor pertanian di wilayah Kutai Kartanegara.

"Melalui pembentukan Tim penanggulangan Pertanian yang akan dibentuk, kita akan mampu menciptakan kebanggaan Kutai Kartanegara sebagai daerah pertanian dan lumbung pangan nasional. Pemerintah Daerah harus menjaga lahan pertanian yang sudah ada dan memberikan supporting yang maksimal dalam anggaran daerah. Insyaallah 2017 kita sudah bisa mengalokasikan anggaran sektor pertanian yang terencana, terarah dan terpadu." Ungkapnya. (boy)