TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Tenaga Honorer Kutai Kartanegara, terutama tenaga honorer adminitrasi diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutai Kartanegara dilanda kegelisahan, hal ini menyusul terbitnya surat Kemenpan RB yang menegaskan bahwa sejak November 2023 tidak ada lagi honorer di instansi daerah. Selain itu, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan formasi khusus untuk tenaga honorer adminitrasi hingga saat ini belum ada, pengangkatan P3K hanya diberikan kepada tenaga pendidik, kesehatan dan tenaga teknis.

Menyikapi hal itu, Komisi IV DPRD Kukar memfasilitasi pertemuan membahas nasib Tenaga Honorer Kutai Kartanegara, dengan menghadirkan Forum Tenaga Honorer Kutai Kartanegara dan pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, BKPSDM Kukar, BPKAD dan sejumlah pihak lainnya, diruang Banmus, Selasa (23/5/2023).
Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin memimpin jalanya RDP.

Ia mengatakan, bahwa pertemuan yang dilaksanakan ini untuk mencari solusi terbaik atas nasib Tenaga Honorer Kukar.

"Dan ternyata kita sudah dengarkan bahwa kebanyakan dari tenaga teknis administrasi meskipun di undangan itu secara keseluruhan, tapi yang ada hari ini tim honor yang bertugas di administrasi," Jelas.

Ia menyebut ada beberapa pembahasan dari forum tenaga honorer mengharapkan ada penerimaan formasi yang bisa dibuka seperti halnya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru dan tenaga kesehatan. Tapi informasi administrasi ternyata tidak ada dalam formasi itu.

"Tapi sebelum ada tindaklanjut ke arah sana, tentu kita harapkan ada perubahan surat yang disampaikan oleh BKPSDM. Sebelum menyurat Kementerian PAN RB rekomendasi dari Komisi IV sendiri meminta yang administrasi ini diusulkan, kami siap mengawal teman-teman apa yang jadi keluhan seperti halnya kemarin dengan tenaga pendidikan guru tenaga kesehatan kami mengawal sampai ke Kementerian. Begitu juga yang menjadi keluhan dari THL administrasi ini tentu akan kita tindaklanjuti," terangnya.

Dengan adanya pertemuan ini, Baharuddin berharap semua permasalahan ini menjadi catatan, bahwa ini harus ditindaklanjuti lagi. Semoga ini nanti ada pembahasan lebih dalam lagi di Komisi IV DPRD Kukar.

Pada pertemuan itu Baharuddin didampingi sejumlah anggota Komisi IV diantaranya Ahmad Zulfiansyah, Andi Faisal, Hamdiah dan Budiman. (*dri/adv)