(Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono mengapresiasi atas capaian realisasi keuangan triwulan I tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang masuk dalam 10 besar dan berada pada urutan 3 capaian realisasi keuangan tertinggi berdasarkan e-Pantau.

Sunggono mengaku, setiap bulannya selalu menerima laporan terkait evaluasi internal yang terus dijalankan oleh Diskominfo.

"Ini perlu dicontoh, apa yang telah dilakukan Diskominfo Kukar dalam melakukan penyerapan anggaran tahun 2023 di triwulan I hingga menyentuh angka 16,60%," terangnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kukar, Dafip Haryanto, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk terus memaksimalkan penyerapan dan pengawasan anggaran definitif per sub kegiatan, diantaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah.

"Selain itu juga kami memaksimalkan program informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi," bebernya.

Dafip menambahkan, tugas dan fungsi Diskominfo sendiri dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

"Diantaranya melakukan perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika statistik dan persandian. Alhamdulillah program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dengan rincian 5 program, 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Realisasi kinerja dan keuangan triwulan 1 mencapai 16,70 persen dari pagu anggaran Rp 171,151 Miliar dengan realisasi Rp 12,885 Miliar dan rata-rata capaian kinerja s/d triwulan I sebesar 10,49 persen berdasarkan e-Pantau," terangnya.

Untuk diketahui, 10 OPD dengan capaian realisasi keuangan tertinggi diantaranya, Badan Pendapatan Daerah (17,63 persen), Satuan Polisi Pamong Praja (17,52 persen), Dinas Komunikasi dan Informatika (16,70 persen), Badan Perencanaan Pembangunan daerah (16,04 persen), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (15,68 persen), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (15,37 persen), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (15,28 persen). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (14.13 persen), Dinas Kearsiapan dan perpustakaan (14,10 persen) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (13,93 persen). (One/Adv)