Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2024 yang dibuka Bupati Edi Damansyah

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2024, dengan tema "Penguatan Pembangunan Yang Berbasis Potensi Desa dan Kecamatan". Bertempat di ruang rapat Martadipura Bappeda Kukar, Selasa (4/4/23).

Turut Hadir Perwakilan Bappeda Kaltim, Bappenas, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, Sekertaris Daerah Kukar Sunggono, Plt Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna, beberapa Kepala OPD, para Camat dan Forkopimda.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang ikut menghadiri dan ikut bersama dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Kukar tahun 2024.

Dari forum diskusi banyak saran, banyak masukan. Dimana fokus pekerjaan yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Dalam Arti Luas, Ekonomi Kerakyatan, Masalah Hukum, Masalah Lingkungan.

"Saya berharap proses Musrenbang ini terutama Bappeda OPD leading sektornya juga terus melakukan verifikasi yang baik untuk menetapkan skala-skala prioritas sesuai tema bagaimana penguatan pembangunan yang berbasis potensi Desa dan Kecamatan." ungkapnya.

Tetapi juga yang berkaitan dengan hal-hal kegiatan kebijakan secara nasional yang menjadi standing mandatori program dedikasi ini bisa alokasikan kegiatan dan pembiayaannya.

Kemudian yang prioritas berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Karena ini masih berproses lanjutan verifikasi dari OPD dengan tim yang ada di Bappeda Kukar.

"Kami berpesan terhadap OPD dari momentum Musrenbang ini turun langsung ke lapangan. Ikuti langsung prosesnya, jangan didelegasikan ke jajarannya, apalagi diserahkan ke kasubag programnya nanti kepala OPD tidak tau. Sekarang tidak bisa secara tertutup, karena by system terlihat." ucap Edi.

Lanjutnya jadi kalau OPD itu terlihat kesiapannya membuat perencanaan yang terkonsolidasi secara internal dengan berbasis data. Dan bagaimana memenuhi indikator-indikator kinerja utamanya kelihatan sekarang.

"Makanya saya minta OPD merubah pola kerja dan pola pikir dengan baik. Kita ini fokus mewujudkan Kukar sebagai lumbung pangan Kaltim. Antara Dinas PU dan Distanak, ini belum terintegrasi terutama dalam peentapan kegiatan dan pembiayaannya. Intinya saya minta terintegrasi." jelasnya.

Sementara Sekda Kukar Sunggono menambahkan bahwa dalam Musrenbang ini terdapat 12 ribu usulan, yang dapat diakomodir itu sekitar 9 ribu usulan dan sekitar 3 ribu masih dikembalikan karena perubahan indikasi. Dalam proses ini lah mungkin nanti yang menjadi bagian kritik masyarakat.

"Jadi ada 3 ribu usulan yang akan di grid oleh masyarakat karena dianggap tidak bisa direalisasikan. Kerena masih harus diubah proses perencanaannya. Misalnya ada usulan yang tidak jelas alamatnya, usulan yang tidak dilengkapi dengan proposal dan lain sebagainya." pungkasnya. (*dri/adv)