• Kamis, 18 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara





KALTIM (KutaiRaya.com) - Selama 2 hari, sejak 20 Maret 2023, Tim PPS pada JAM Intel Kejaksaan Agung bersama Tim Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan Kunjungan lapangan (Site Visit) dalam rangka Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur jalan di Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.

Hadir dalam Kegiatan ini, Sumurung Simare Mare Koordintor PPS pada Direktorat D Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Dr. Irene Widyaningrum, Satgas Pencegahan pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Subroto, Kasubdit D. 4, Tika Suhertika Satgas Pencegahan pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Teuku Azhar Kepala Seksi Pengamana Pembangunan Infrastruktur Kawasan pada Sub Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Hery Setiawan Satgas Pencegahan pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Bambang Dwi Handoko Kausubdit Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan telekomunikasi pada Direktorat D Jaksa Agung Muda Intelijen.

Kemudian Sigit Sugiarto Kasi Transportasi pada Subdit PPI Transportasi dan Telekomunikasi Direltorat d Jaksa Agung Muda Intelijen, Josep Siahaan Satgas Pencegahan pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Zubir Longso Satgas Pencegahan pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Nurlini Jaksa Fungsional pada Jaks Agung Muda Intelijen, Racmat Supriady Kasubdit PPI Pengairan, Pertanian dan Kelautan pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang intelijen, Berthy Oktavianes Z. H. Kasubdit PPI Pengairan, Pertanian dan Kelautan pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang intelijen dan pejabat lainnya.

Untuk efektivitas kegiatan selanjutnya dibentuk 3 tim untuk melaksanakan Peninjauan lapangan di berbagai titik bermasalah. Hari pertama Tim yang di pimpin oleh Sumurung Simare Mare selaku Koordinator PPS pada Direktur D Intelijen di dampingi oleh Adief Swandaru Kasi D Intelijen Kejati kaltim menuju Swiss belhotel guna melaksanaakan ekspos / Paparan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PUPR di IKN yang di pimpin bapak Rozali Indra Saputra,ST Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Timur.

Dilanjutkan dengan melaksanakan Kunjungan lapangan yakni proyek jalan tol 3b di Kariangau Bendungan Sepaku di Penajam Paser Utara, Intake Bendungan Sepaku dan Sumbu Barat KIPP. Selanjutnya pada hari ini, Selasa 21 Maret 2023 dilaksanakan Entry Meeting Proyek IKN di Hotel Swis belhotel Balikpapan antara TIM PPS Kejaksaan Agung RI dengan Kementerian PUPR dan dilanjukan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh PUPR Ir. Junaidi, MT, Kepala Balai Peningkatan Jalan Nasional Provinsi Kaltim dengan Kejaksaan Agung RI Sumurung Simare Mare, serta Koordintor PPS pada Direktur D Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Pada kesempatan tersebut Sumurung Simare Mare, Koordintor PPS pada Direktur D Intelijen Kejaksaan Agung RI mengatakan, Kejaksaan Agung RI memberikan dukungan penuh dalam proses Pembangunan Infrastruktur IKN baik didalam KIPP maupun Fasilitas penunjang sehinga seluruh Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang muncul dapat terselesaikan dan dapat di carikan jalan keluar sehingga Progres Pembangaunan IKN dan Infrastrukturnya berjalan sesuai dengan target tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu.

"Dengan adanya Pengamanan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di wilayah IKN oleh Kejaksaan Agung diharapkan permasalahan yang ada dapat teratasi sehinga pembangunan sarana dan prasrana IKN dapat terselesaikan tepat waktu, " ujarnya.

Ia menambahkan, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terus aktif berpartisipasi dengan memberikan masukan dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang ada kepada Kementerian PUPR dalam melaksanakan proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara. (One)

Pasang Iklan
Top