Rapat penyusunan rencana kerja 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kukar

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat penyusunan rencana kerja tahun 2024 yang melibatkan Forum Perangkat Daerah. Bertempat di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Selasa (21/3/23).

Kegiatan rapat ini dipimpin langsung oleh Plt Kepala DKP Kukar Wiyono didampingi Sekertaris DKP Kukar Samsul Ma'arif, dan di hadiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Plt Kepala DKP Kukar Wiyono, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk sinkronisasi. Jadi forum ini diadakan dalam rangka melakukan sinkronisasi terhadap capaian target-target indikator kinerja utama atau indikator kinerja inti untuk Dinas Ketahanan Pangan.

"Salah satunya adalah berkenaan dengan kemampuan untuk menyediakan pangan di Kabupaten Kukar. Oleh karena itu, ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh DKP, tetapi melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam hal ini." kata Wiyono kepada KutaiRaya.com Selasa (21/3/23).

Wiyono mengungkapkan jika berbicara indikator tentang desa rawan pangan itu ada 6 indikator salah satunya tentang luas lahan pertanian, tentang air bersih. Tentunya ini tugas dari desa yang sudah ditetapkan rawan pangan diharapkan intervensinya ini bisa berkolaborasi secara bersama sama bisa terus sinergikan dengan baik.

"Melalui forum ini kita coba kolaborasikan terhadap persoalan persoalan atau indikator indikator desa rawan pangan pada masing masing perangkat daerah ini bisa melakukan intervensi bersama sama, untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan tersebut." ungkapnya.

Wiyono mengatakan bahwa ada beberapa persoalan yang dihadapi desa rawan pangan adalah kondisi geografis. Contohnya Desa Muara Enggelam dan Desa Sepatin yang menjadi indikatornya adalah luas lahan pangan karena tidak ada lahannya untuk bisa ditanami. Namun yang penting adalah bagaimana distribusi pangan kepada daerah yang memang tidak bisa menghasilkan itu bisa berjalan lancar dan terjangkau.

"Kita berharap distributor pangan itu bisa seoptimal mungkin sehingga tidak ada sama sekali desa rawan pangan. Tetapi sekali lagi bahwa indikator indikator yang menetapkan desa rawan pangan itu kan sudah ditetapkan dari pusat, tapi tetap kita upayakan." pungkasnya. (*dri/adv)