• Kamis, 25 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Kepala DPMD Kukar Arianto)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Arianto optimis Program Terang Kampungku yang telah dipetakan selama periode 2021-2026, bakal tuntas di tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), terus berusaha mewujudkan Program Terang Kampungku. Program tersebut merupakan salah satu program dalam visi misi Kukar Idaman. Dimana program ini diperuntukkan bagi desa-desa yang tadinya listriknya hanya menyala 12 jam, menjadi 24 jam.

Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan bahwa pihaknya telah bangun dua unit PLTS pada tahun ini di Desa Tunjungan, Dusun Nangka Buana juga di Desa Kupang Baru. Dan saat ini sudah masuk proses perencanaan,

"Insya Allah bulan Mei ini sudah mulai fisik. Penganggarannya dari APBD 2023, dibantukan melalui Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD). Di Kupang Baru sebesar Rp 6,2 Miliar kalau di Nangka Buana dan Tunjungan Rp 6 Miliar," kata Arianto Kamis (16/3/23).

Kemudian ada satu lagi yaitu di Desa Liang Buaya, Kecamatan Muara Kaman karena terkendala di kawasan PLN tidak bisa masuk. Rencana di APBD 2024, sisanya tinggal koordinasi dengan PLN untuk pemenuhan jaringan listrik. Sudah semua masuk program dan anggaran mereka, tapi ada kendala teknis. Seperti di Melintang harus ada tiang khusus baru tahun ini dikerjakan.

"Sementara itu untuk pembangunan dua PLTS direncanakan selesai Agustus dan nyala. Kami optimis Terang Kampungku ini selesai di tahun 2024 sudah selesai semua. Dari 17 Desa yang sebelumnya tidak teraliri listrik itu sudah selesai semua," jelasnya.

Arianto berharap pembangunan PLTS ini bisa berjalan lancar, target RPJMD tercapai. Dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat, menjaga dan mengelola aset yang dibangun pemerintah.

"Karena mekanisme kami membangun PLTS untuk diserahkan ke desa, mereka yang kelola, menjadi aset dan dimanfaatkan. Untuk memenuhi kebutuhan layanan infrastruktur dasar, dan menjadi sumber potensi ekonomi desa yang dikelola BUMDes," tutupnya. (*dri/adv)

Pasang Iklan
Top