Foto bersama disela sela acara kunjungan Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam.

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam. Kunker tersebut untuk memastikan Kukar sebagai daerah yang beririsan langsung dengan IKN tidak tertinggal dalam hal telekomunikasi.

Dalam Kunker ini Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam beserta rombongan disambut langsung Asisten III Setkab Bidang Administrasi Umum Kukar Totok Heru Subroto bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kukar Dafip Haryanto di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Rabu (15/3/23).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kukar Dafip Haryanto mengatakan, kunjungan ini dalam rangka berkoordinasi dan mendengar beberapa program Pemkab Kukar. Mendukung beberapa kebijakan dan program terkait telekomunikasi dan informatika di daerah mitra IKN. Jadi pada hari ini mereka juga menghadirkan PLN, ISP, provider dan asosiasi ATJI. Dimana bisa menjembatani beberapa kendala yang dihadapi daerah.

"Tadi disampaikan beberapa program Pemerintah Kemenkominfo yang ditugaskan ke provider. Kita sampaikan di paparan, kita meminta rencana kerja dengan provider. Yang natinya disinkronkan dengan rencana kerja Pemkab Kukar, sehingga bisa memaksimalkan program. Diharapkan nanti tidak tumpang tindih dan efisien dalam pemanfaatan anggaran." jelas Dafip Rabu (14/3/23).

Selain itu, Dafip juga mengungkapkan bagaimana penanganan kebijakan program Pemkab Kukar terhadap desa-desa blankspot untuk mendukung IKN. Karena Kukar harus konsisten, karena 75% penduduk di Kukar ada di desa.

Sementara provider rata-rata di kota, jadi masih banyak daerah di Kukar yang belum tercover jaringan. Walaupun di pusat pemerintah kecamatan dan desa sudah. Termasuk beberapa hal yang disampaikan ke Kementerian terkait sisa yang menjadi tanggung jawab kemenkominfo belum terealisasi.

"Untuk jumlah blank spot di Kukar pada ada 23 desa. Yang sudah terintervensi sudah 15 desa, kita masih menunggu data dari telkomsel yang membantu di Tabang. Adapun dari PT Bayan yang ikut membantu. Desa-desa paling dekat dengan IKN sudah tercover, tidak ada blank spot. Hanya beberapa yang jauh dari permukiman." ujarnya.

Sementara Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi Dan Informatika Pada Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informatika Dan Aparatur, Kemenko Polhukam Budi Eko mengatakan tindak lanjut dari kegiatan hari ini tentunya sesuai dari laporan teman-teman, khususnya sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkopolhukam sebagai fungsi telekomunikasi.

"Jadi kami mengunjungi daerah penyangga IKN intinya ketika IKN itu siap, maka dari daerah penyangga ini tidak boleh tertinggal juga dalam hal telekomunikasi. JAdi tidak ada kesenjangan antara IKN dan daerah penyangganya." ungkapnya.

Ia menuturkan terkait Kukar masih ada daerah yang blank spot, pihaknya akan lihat permasalahannya dimana, apakah di pembangunan infrastrukturnya, apakah di provider nya, atau masalah ekonominya.

"Tadi sebenarnya sudah disebutkan dengan saling kordinasi, mungkin ada subsidi dan sebagainya itu nanti diperintahkan daerah pasti akan mencari formulasinya, untuk menangani masalah itu. Kami ditingkat pusat hanya merespon apa yang dibutuhkan daerah, di pusat." pungkasnya. (*dri/adv)