YOGYAKARTA (KutaiRaya.com) - Pansus Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jum'at (10/03/2023) lalu.

Kunjungan ini dipimpin Ketua Pansus Romadoni Putra Pratama didampingi Wakil Ketua Pansus Salehuddin S.Sos,S.Fil,M.AP dan anggota Pansus lainnya Ananda Emira Moeis, Puji Setyowati dan Rima Hartati.

Menurut Ketua Pansus Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Kaltim Romadoni, kunjungan ini sekaligus kita belajar Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

"Kaltim ingin meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena nantinya akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Dan sengaja kami bertandang ke DIY ini karena menjadi satu-satunya provinsi yang sudah memiliki Perda Pancasila. Kaltim menurut Romadoni bahkan mengatakan akan mengadopsi 70 persen dari Perda DIY untuk diterapkan. Di Kaltim kita tahu semua jaman digital, orang tak lagi memikirkan equality dan dasar negara kita. Apalagi Kaltim akan jadi ibukota negara jadi perlu kita siapkan SDM di Kaltim," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Salehuddin mengatakan, dalam kunjungan kerja ini kita ingin langsung mendapatkan informasi yang utuh dari Pemprov dan DPRD DI Yogyakarta, karena Perda ini inisiatornya dari DPRD provinsi DIY, untuk itu kita kunjungan kesana sebelum kita melakukan RDP dengan beberapa jajaran OPD terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

"Karena kunjungan ini untuk memperkaya daftar inventarisir masalah sehingga kemarin kita mendapatkan gambaran yang cukup utuh, pertama dari latar belakang kenapa Perda ini lahir dan keprihatinan mulai lunturnya wawasan kebangsaan terutama untuk generasi muda. Kemudian ada potensi-potensi konflik perpecahan, dan ini menjadi rusaknya tatanan wawasan kebangsaan kita, kemudian Perda ini disampaikan bagian dari penyadaran sejarah sebenarnya terhadap negara, bagaimana Pancasila dan Wawasan kebangsaan ini harus dimiliki generasi muda dan masyarakat Indonesia," terangnya.

Ia menambahkan, secara khusus, Perda Pancasila sangat dibutuhkan untuk diterapkan di Kaltim karena tak lama lagi akan banyak pendatang masuk ke IKN. DPRD Kaltim tak ingin masyarakat setempat kalah saing dengan para pendatang seperti yang terjadi di Jakarta sejak lama.

"Kami ingin siapkan SDM Kaltim terlebih dahulu, salah satunya menggelorakan Pancasila lewat Perda ini. IKN saat ini sedang dibangun, akan banyak pendatang ke Kaltim, ASN juga. Kami ingin warga tidak ketinggalan, " tutupnya. (One/Adv)