TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi IV DPRD provinsi Kaltim Salehuddin, S.Sos,S.Fil,M.AP menghadiri sosialisasi Dapodik Versi 2023.d yang dilaksanakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Kukar, di aula serbaguna SMAN 2 Tenggarong, Sabtu (11/2/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua MKKS-SMA Kukar Asran beserta pengurus, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kukar Dr. Mukhtar Lubis, narasumber dari staf Perencanaan Disdikbud Kaltim Nur Taufik dan sebagian besar peserta dari operator sekolah perwakilan SMA Negeri, Swasta dan SLB di Kukar.

Perlu diketahui, Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya. Dapodik merupakan sumber data utama dari berbagai Program perencanaan Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan insan yang cerdas dan kompetitif.

"Jadi ini ada pembaharuan mengenai aplikasi Dapodik jadi pesertanya dari operator sekolah, bagaimanapun Dapodik ini menjadi sumber data primer penentuan kebijakan pendidikan, baik dari skala level sekolah maupun Disdikbud provinsi Kaltim bahkan Kemendikbud Ristek, karena disitu sudah tergambar berapa kebutuhan sarana prasarana, komposisi guru dan tenaga pendidiknya kemudian apa yang dibutuhkan, semuanya tergambar di aplikasi tersebut dan ini penting disosialisasikan kepada para operator sekolah," terang Salehuddin.

Dalam kegiatan tersebut, Salehuddin mengatakan, dirinya diundang sebagai narasumber, juga sekaligus kegiatan ini menambah ilmu pengetahuan kita untuk memahami kerja dari kawan-kawan operator sekolah yang selama ini tidak begitu menjadi perhatian pemerintah pusat, bagaimana pentingnya data itu ketika disandingkan dengan misalnya kebutuhan kebijakan pendidikan nasional.

"Saya pikir data itu menjadi sangat penting untuk menentukan kebijakan pendidikan kedepannya, dan saya hadir sekaligus juga menyerap aspirasi mereka, banyak hal tadi termasuk bagaimana kemandirian khusus untuk operator sekolah ini dari sisi tunjangan misalnya, hampir sama dengan ASN, non ASN PPPK, tapi paling tidak ada kebijakan pada kawan-kawan operator sekolah ini terkait dengan honorarium itu, dan ini otomatis menjadi dasar kita bahwa permasalahan ini perlu kita carikan solusinya bagaimana Pemerintah Provinsi Kaltim bisa merubah peraturan Gubernurnya misalnya dengan memasukkan tunjangannya untuk teman-teman operator sekolah ini," paparnya.

Politikus Golkar ini menambahkan, bahwa apa yang mereka kerjakan ini sangat penting, salah satunya untuk bisa mendapatkan dana BOSDA tergantung dari laporan mereka, kemudian juga termasuk misalnya bagaimana dasar untuk mengajukan usulan-usulan termasuk penambahan Ruang belajar, sarana prasarana pembelajaran sampai ke Kementerian Keuangan lewat dana alokasi khusus dan semuanya berbasis kepada Dapodik.

"Terakhir apa yang menjadi harapan teman-teman operator sekolah ini bisa direalisasikan atau dicarikan solusi oleh pemerintah," harapnya.

Sebagai informasi, aplikasi Dapodik versi 2023.d tahun pelajaran 2022/2023 telah rilis. Aplikasi ini resmi Dapodik umumkan versi terbaru 2023.d. Dapodik semester genap tahun ini diumumkan melalui laman data pokok pendidikan via aplikasi. Peresmian meluncurnya aplikasi tersebut bertujuan sebagai pemutakhiran data pokok pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023 semester genap.

Hal ini sesuai amanat Permendikbud No 31 Tahun 2022 sekurang-kurangnya 1x dalam satu semester. Sejalan dengan kondisi tersebut pihak Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah melakukan pembaruan Aplikasi Dapodik. (One/Adv)