• Jum'at, 26 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



Sunggono Sekda Kukar

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Terhitung sejak lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih stagnan di angka 7 persen. Untuk itu perlunya langkah-langkah untuk menurunkan angka tersebut dengan mensinergikan program kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tepat sasaran.

Diketahui pada 2022 angka kemiskinan Kukar masih di angka 7,06 persen, atau berkurang 0,03 persen dibandingkan tahun kemaren 7,09. Padahal anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 198 miliar.

"Kami sudah instruksikan kepada OPD agar fokus menangani kemiskinan dalam waktu 2 hingga 3 bulan ini. Dan target penurunan di bawah 7 persen,"ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, Rabu (8/2/2023).

Sunggono mengatakan adapun langkah yang akan dilakukan yakni lebih mensinergikan program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, data kemiskinan itu kan sebenarnya ada di DTKS, tapi ternyata ada banyak juga orang miskin baru yang datanya belum masuk kedalam DTKS.

"Dan ketika dilakukan survei dia miskin, dia tidak pernah dapat bantuan dari Pemda, dan sebagain juga bukan orang Kukar, dia pendatang, ketika datang belum kerja, ikut tentangan ikut keluarga kemudian disurvei belum pernah dapat bantuan, akhirnya dianggap miskin." jelasnya.

Jadi sebenarnya selama ini yang perlu lebih disinergikan lagi adalah pertama data, kedua cara penanganan, dan ketiga hari ini sedang coba dikoordinasikan, dengan semua kepala OPD juga perusahaan.

"Setelah ini, saya akan ketemu dengan seluruh kepala desa, untuk memastikan bahwa program intervensi masing-masing kepala OPD sesuai dengan perencanaan dan bener-benar diketahui dan di pahami kepala desa."terangnya.

Sementara ini ada dua data pencatat kemiskinan yaitu dari Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), itu datanya data kemiskinan ekstrim, dan data DTKS melalui Kemensos dan juga melalui Dinas Sosial.

"Dari data yang ada sudah kita verifikasi dan validasi, sudah kita cek ulang, untuk di validasi data-data yang tidak valid sudah kita laporkan ke pusat." pungkasnya.
(*dri)

Pasang Iklan
Top