• Jum'at, 26 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



Bupati Edi Damansyah

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menurunkan angka stunting. Dimana Pemerintah Pusat menargetkan ditahun 2024 angka penurunan stunting sebesar 14 persen akan bisa dicapai Kukar, karena di tahun 2022 saja angka penurunan stunting sudah mencapai 17,5 persen.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan kekurangan gizi kronis terutama di 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan masa emas kehidupan balita.

Adapun upaya penanganan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal dan masyarakat ditingkat pusat sampai daerah.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan dirinya mengapresiasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) sebagai leading sektor dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.

"Jadi saya terimakasih ke pak Adinoor, dan nanti program yang telah dipersiapkan agar dijalankan dengan baik serta didukung dengan data yang lengkap dan akurat," ujar Edi belum lama ini.

Lanjutnya, sehingga nanti pada 2023 Pemkab Kukar melalui Dinas P2KB selaku leading sektornya, dan apa saja peran OPD lain, secara garis besar dan secara teknis kerjanya harus fokus secara detail dan berbasis data.

Edi menginginkan dalam penanganan stunting ini inovasi yang telah ditetapkan yakni Raga Pantas (Program Keluarga Idaman Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan & Atasi Stunting) harus terus digalakkan, karena secara konsepsional banyak pihak yang telah mengapresiasi bahwa Kukar telah mampu membuat konsep penanganan stunting itu berbasis keluarga.

"Karena penanganan stunting ini tidak bisa ditangani pemerintah sendirian, harus ada peran keluarga didalamnya, jadi kedua belah pihak ini harus saling memahami peran - peran masing - masing," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan nasional terkait penanganan stunting ini harus dianalisis, karena tidak semua kebijakannya bisa diterapkan di Kukar. Ada kondisi - kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah Kukar. (*dri)

Pasang Iklan
Top