TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Kepindahan dan pembangunan IKN di Kaltim merupakan kebijakan yang sudah tepat dan strategis untuk kepentingan bangsa dan negara dimasa mendatang.

Bisa dikatakan wilayah Kaltim, khususnya Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar mencirikan identitas wajah IKN yang sangat pas, khas dan tepat.

Hal ini diungkapkan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (BEM Fisipol) Unikarta Fadlurrahman Mahfudz, Rabu (28/12/2022).

Menurutnya, saat ini generasi muda milenial, mahasiswa, dan pemuda serta masyarakat asli Kaltim sangat mendukung pembangunan IKN di wilayah Kaltim.

"Kami pribadi setuju sekali dan mendukung kepindahan IKN di Kaltim, namun demikian perlu diantisipasi agar kemajuan pembangunan IKN dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat atau kearifan lokal wilayah Kaltim. Jangan sampai warga lokal nantinya hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri," ungkapnya.

Ia mengatakan, khusus bagi pemuda asli Kaltim juga harus mulai bersiap diri dari sekarang, karena cepat atau lambat bakal ada migrasi secara besar-besaran penduduk ke Kaltim setelah pemerintahan nanti pindah ke IKN Nusantara.

"Akan ada persaingan SDM antara warga pendatang dan lokal, sehingga warga lokal memang harus siap SDMnya untuk bisa bersaing. Jadilah pemuda penggerak, agar bisa terlibat langsung dipembangunan IKN Nusantara Kaltim," imbuhnya.

Ia mengaku, penetapan wilayah Kaltim sebagai IKN juga dinilai sangat tepat, walau zaman era Presiden Soekarno sempat mencuat nama Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai IKN. Adapun pertimbangan pemindahan IKN ke Kaltim disebabkan berbagai faktor, yakni pertama, hampir 70 persen penduduk Indonesia ada di pulau Jawa. Selain itu, produk domestik regional bruto(PDRB) juga didominasi pulau jawa. Konvensi lahan juga lumayan besar di Jawa.

"Kemudian penduduk yang paling terpadat ada di pusat ibu kota Jakarta, meski wilayahnya kecil total penduduk DKI Jakarta mencapai sekitar 12 juta. Artinya, kepadatan penduduk di Kota Jakarta mencapai 17.013 Jiwa/ Km persegi, ditambah beban buruknya faktor lingkungan dan polusi udara," terangnya.

Ia menambahkan, dipilihnya Kaltim sebagai lokasi IKN juga karena faktor infrastruktur pendukungnya juga sudah sangat terpenuhi, dengan adanya dua bandara di Balikpapan dan Samarinda, dan pelabuhan laut besar di Balikpapan. Potensi bencana alam di Kaltim juga sangat kecil, karena masih jauh pertemuan lempeng australia dan pacifik fari Kalimantan, beda dengan Jawa yang begitu berdekatan antara kedua lempeng tersebut.

"Masyarakat Kaltim juga sangat Heterogen mencirikan sebagai wajah ibu kota yg pluralis, tolerans, sehingga sudah sangat tepat dan pas sebagai IKN Nusantara," paparnya.

Seperti diketahui, bahwa ide pertama pemindahan IKN ke luar Jawa digagas oleh Presiden Pertama RI yakni Ir. Sukarno pada Tahun 1957 pada saat kunjungan di Palangkaraya. Selanjutnya kajian IKN pada Tahun 2009, saat Rakernis Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia(APPSI), dan dibentuklah tim kecil pada 2010 dan kajian2 lanjutan. Baru kemudian Presiden Joko Widodo yang berani mengambil kebijakan tegas dan strategis terkait pemindahan IKN dengan ditetapkannya UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara di Kaltim. (One)