TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Sejumlah Kelurahan di Kecamatan Tenggarong telah menerima kendaraan sepeda motor untuk operasional RT. Salah satu kelurahan yang telah menerima adalah Kelurahan Loa Ipuh.

Kendaraan sepeda motor ini merupakan realisasi program dari Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, yaitu Kukar Idaman 50 juta per RT. Sebanyak 77 unit motor diserahkan kepada 77 RT di Kelurahan Loa Ipuh.

Lurah Loa Ipuh Marten Hedy Yudha Murhans mengatakan, kalau di Kelurahan Loa Ipuh motornya sudah terealisasi semua 77 RT. Adapun pembagiaannya dilaksanakan di Kantor Kelurahan Loa Ipuh senin (5/12/22) malam.

"Dari penyerahan motor tersebut para RT sangat bersyukur dan terbantu untuk mobilitas RT, baik itu untuk mengurus administrasi atau pelayanan kepada warganya." kata Marten Rabu (7/12/22).

Ia menyebutkan, setelah pembagian sepeda motor ini tahapan program 50 juta per RT adalah bantuan yang kecil-kecil seperti mesin rumput, umbul-umbul, alat semprot rumput.

"Saya harapkan RT benar-benar menggunakan anggaran Rp 50 juta termasuk motor semaksimal mungkin, karena dari anggaran tersebut dengan permasalahan dan kebutuhan memang masih kurang, jadi harus benar-benar dimanfaatkan." ungkapnya.

Sementara Camat Tenggarong Sukono mengatakan, bahwa di Tenggarong ada 14 Kelurahan dan 2 desa dengan total 357 RT. Untuk penyerahan kendaraan motor untuk desa sudah diserahkan benerapa bulan yang lalu, sebanyak 25 unit untuk Desa Bendang Raya dan Rapak Lambur. Sedangkan untuk bulan Desember ini giliran kelurahan, motor ini sudah lengkap 331 unit yang akan diserahkan secara langsung,

"Hari senin kemarin untuk Kelurahan Loa Ipuh sudah kami serahkan kepada Lurah untuk dibagikan ke 77 RT, dan selanjutnya pada hari selasa Kelurahan Maluhu dengan total 44 RT, dan pada hari ini akan diserahkan ke Kelurahan Mangkurawang." ujarnya.

Ia menambahkan dalam waktu dekat ini akan dibagi masing-masing kelurahan lainnya, karena sampai saat ini masih dalam proses pemasangan plat motor. Untuk status kepemilikan motor ini adalah inventarisasi, itu nanti barang milik negara. Karena nanti akan menjadi inventaris RT seandainya tahun ini menjadi RT begitu pemilihan gak jadi, harus diserahkan ke RT yang selanjutnya. Ada berita acara dan ketentuan yang harus ditaati. (*dri)