TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya atasi kemiskinan dengan satu data, dengan menghadirkan Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan.

Hal ini disampaikan Syaiful Bahri Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kutai Kartanegara (Kukar). Dimana Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan adalah bagian dari program dedikasi Kukar Idaman.

"Jadi rumah besar penanggulangan kemiskinan ini harapan Pak Bupati menjadi simbol seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan ini dalam satu wadah yang terintegrasi bisa diakses dan juga memiliki kesamaan data sasaran."kata Syaiful.

Ia menuturkan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) penanggulangan kemiskinan ini ada 2 yaitu terkait bantuan langsung khusus kategori kemiskinan yang masuk ke kemiskinan ekstrim dan terkait dengan pemberdayaan.

"Dari kebijakan itu muncul aplikasi yang kami buat sebuah sistem aplikasi yang disebut Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan." ujarnya.

Adapun didalam aplikasi ini ada 13 program penanggulangan kemiskinan salah satunya pembangunan sanitasi aman yang layak, program bedah rumah, pondok pangan etam, program perikanan nyaman bejukut, air bersih, keaksaraan buta aksara, keaksaraan usaha mandiri, lifestyle gaya hidup jadi kecakapan hidup ini ada pelatihan kecakapan gaya hidup untuk mengelola usahanya nanti, kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C.

"Didalam aplikasi itu nanti kita harapkan seluruh perusahaan ini bisa berkontribusi dan kolaborasi kegiatan dan progaram yang ada didalam aplikasi tersebut."ungkapnya.

Ia menyebut, yang masuk dari perusahaan sekitar 75 perusahaan sudah meminta akun user untuk terlibat dalam aplikasi tersebut. Sementara ini yang sudah mengusul untuk ikut progaram itu ada 114 yang sudah tepat sasaran untuk diintervensi oleh perusahaan.

Lanjutnya, sesuai kriteria data Inpres no 4 tahun 2022 seluruh program kemiskinan itu harus mengacu pada sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) jadi datanya itu bukan lagi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan di aplikasi rumah besar sudah buat kriteriannya, jadi semua program nanti terfilter orang yang menerima berdasarkan indikator di P3KE.

Selanjutnya data yang ada di P3KE ini tidak serta merta langsung kita intervensi kegiatan dengan anggaran, namun harus di cek lagi kelapangan. Karena faktanya memang data ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat oleh Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Untuk itu kita jadikan satu sekitar 26 persen ada di DTKS, jadi yang sama menjadi prioritas sasaran. Kemudian yang dari P3KE dari seluruh data itu kita minta nanti di verifikasi karena ada penerima yang sudah pindah dan meninggal. Saat ini angka kemiskinan Kukar 7,9 persen dari jumlah penduduk sekitar 65 ribu, kemudian kemiskinan ekstrim 1,45 persen sekitar 11 ribuan dimana harus selesai di 2024." pungkasnya. (*dri)