• Jum'at, 19 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin S.Sos, S.Fil, M.AP bersama pelajar SMA di Kutai Kartanegara)


KUKAR (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin S.Sos, S.Fil, M.AP menemukan beragam permasalahan di beberapa sekolah tingkat SMA di Kutai Kartanegara.

Hal ini diketahui usai politisi Golkar tersebut melaksanakan kegiatan reses masa sidang ke III tahun 2022 pada 15 sampai 22 November 2022, yang salah satunya difokuskan di sektor pendidikan.

Saleh sapaan akrabnya saat dikonfirmasi mengatakan, alasan memilih beberapa sekolah di Kukar sebagai lokasi reses, karena masalah pendidikan sangat kompleks sehingga perlu diawasi terus menerus, baik mutu pendidikan, sarana prasarana maupun tenaga pengajar.

"Bukan berarti saya mengabaikan aspek lain, namun pendidikan juga harus dipandang sebagai kebutuhan utama di Kukar, selain sekolah saya juga menyerap aspirasi masyarakat di beberapa Desa, keseluruhan Reses kali ini saya mengunjungi 10 titik lokasi di Kukar, saya menyerap aspirasi masyarakat di beberapa Desa dan juga beberapa sekolah di Kukar," ujar Salehuddin, Selasa (22/11/2022).

Legislator Karang Paci dari Dapil Kukar ini mengaku, saat menyerap aspirasi di beberapa sekolah, seperti di SMAN 2 Muara Muntai, disana terbatas ruang belajarnya, maka ada kemungkinan pihak sekolah akan mengurangi jumlah peserta didik baru.

"Kemudian juga sarana prasarana sekolah misalnya penunjang olahraga, lapangan upacara masih kurang dan di beberapa sekolah masih mengusulkan itu, termasuk di SMAN 1 dan SMAN 2 Loa Janan serta sekolah di Desa Sungai Payang," ungkap Salehuddin.

Kemudian permasalahan yang tak kalah penting di sekolah itu lanjut Saleh, yakni terkait dengan sertifikasi lahan sekolah, ini yang masih menjadi kendala salah satunya di SMAN 3 Unggulan Tenggarong Seberang dan sekolah lainnya yang belum memiliki, bahkan sudah dibangun beberapa fasilitas sekolah, tetapi sampai sekarang pihak sekolah belum mempunyai sertifikat, sehingga ini sangat rawan digugat secara hukum, meskipun saat ini juga ada beberapa lahan sekolah yang sudah dihibahkan, dan ini juga menjadi perhatian kita.

Salehuddin memastikan, dirinya akan segera mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim bagaimana menginisiatori membuat semacam tim kerja atau apapun namanya yang bisa menghimpun bersama OPD lainnya seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim, kemudian Badan Pertanahan Nasional, supaya permasalahan sertifikasi sekolah yang ada di Kabupaten Kota di Kaltim bisa cepat diselesaikan.

"Karena selama ini permasalahan tersebut ada yang dua tahun tapi belum selesai. Perlu ada intervensi dari Pemprov Kaltim untuk membuat tim sehingga bisa memberikan kemudahan untuk berkoordinasi baik Pemprov Kaltim maupun Kabupaten Kota, agar pihak sekolah tidak susah lagi untuk mengurusi permasalahan sertifikasi sekolah ini. Kemudian juga sarana prasarana ibadah di sekolah beberapa sekolah juga mengusulkan dibangun musholla," terangnya.

Selain menyerap aspirasi di dunia pendidikan, Salehuddin juga menyerap aspirasi masyarakat. Dibeberapa Desa yang ia lakukan Reses, aspirasi masyarakat yang utama terkait dengan sarana prasarana jalan, entah itu jalan di blok maupun jalan tani dan jalan poros yang kondisinya kurang layak.

"Misalnya di Desa Kota Bangun 1, jalan disana hanya 20 persen saja yang kondisi jalannya masih layak dilewati, selebihnya jalan tersebut hanya dilapisi agregat batu dan ini menyulitkan masyarakat terutama akses menuju tempat mereka beraktifitas seperti berkebun dan bertani, maka harapan masyarakat terutama di Desa Kota Bangun 1 ingin ada revitalisasi perbaikan jalan yang tadinya hanya agregat batu di beberapa blok bisa di aspal atau minimal di semenisasi," pungkasnya. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top