Andi Muhammad Yahya

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar telah merealisasikan program dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan menyerahkan bantuan Renovasi Rumah Tak Layak Huni di Kecamatan Samboja dan Muara Kaman sebanyak 517 unit.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Dinas Perkim Kukar Andi Muhammad Yahya mengatakan dipilihnya dua kecamatan ini karena warga yang tergolong miskin terbesar di Kukar, hal ini berdasarkan dari data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga diprioritaskan oleh Pemkab Kukar untuk difokuskan terlebih dahulu di dua kecamatan ini.

"Kegiatannya sementara ini sedang berjalan, mungkin diakhir bulan selesai dan paling lambat pertengahan Desember 2022 selesai penyerahannya." kata Andi kepada KutaiRaya.com Senin (14/11/22).

Ia menjelaskan, terkait sistem penyalurannya Dinas Perkim mentransfer lewat bank. Selanjutnya bantuan ini diberikan langsung tanpa upah, hanya bantu dari material. Kemudian pengerjaannya dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat penerima bantuan.

Andi menyebut total bantuan ada 517 unit, yang terdiri dari Kecamatan Samboja 300 unit dan Muara Kaman 217 dan per rumah mendapat Rp 20 juta. Adapun bantuannya berupa Atap, lantai, dan dinding (Aladin) pilihannya itu. Jadi ini bukan bantuan rumah baru tapi hanya stimulan perbaikan saja.

"Makanya kita tahun depan mau naikan bantuan jadi Rp 50 juta per rumah sesuai kemampuan daerah. Dan tahun depan akan berlanjut dengan target 1000 rumah. Untuk anggaran sudah disiapkan kurang lebih Rp 50 Miliar." jelasnya.

Lebih lanjut Andi menyebutkan, dari target 1000 rumah menyasar 18 kecamatan, dan untuk pendataan penerima sudah berjalan. Sementara untuk pelaksanaannya nanti akan bekerjasama dengan TNI untuk di daerah lain.

"Kita harapkan program ini kedepannya tetap berjalan, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang belum bisa memenuhi rumah layak huninya. Kami juga berharap ada kerjasama beberapa sektor baik itu APBN, APBD, ataupun swasta lewat program Tanggungjawab Sosial Perumahan (TJSP)." tutupnya. (*dri)