• Jum'at, 14 Agustus 2020
logo
Pasang Iklan

Ijasah pendidikan sarjana Strata 1 (S1) Ketua Panwaslu Kutai Kartanegara Bolawi SPd disoal. Universitas dimana diraihnya gelar SPd (Sarjana Pendidikan) Bolawi di IKIP PGRI Tuban Jawa Timur ternyata tidak memilki akriditasi.

Direktur LSM Intrik (Investigasi Terpadu Indikasi Korupsi) Kukar Fatahudin, mengatakan berdasarkan surat edaran dari Dirjen Dikti Nomor:2428/D/T/2008 tertanggal 29 Juli 2008, perguruan tinggi yang tidak memiliki akriditasi maka ijasahnya tidaklah diakui sesuai UU NOmor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

"Program studi Bahasa Inggris IKIP PGRI Tuban baru mengantongi akriditasi sejak 2006, berdasarkan keputusan Badan Akridiotasi Nasional Nomor 017/BAN-PT/Ak-IX/S1/2005, dan hanya prodi pendidikan Biologi IKIP PGRI Tuban yang mendapat akriditasi, itu artinya pada 2005 IKIP PGRI Tuban prodi pendidikan Bahasa Inggris belum mendapatkan akriditasi, sehingga ijasah yang dikeluarkan adalah asli tetapi tidak legal untuk digunakan karena menyalahi aturan untuk digunakan,"ungkap Fatahudin.

Fakta lain juga terungkap bahwa yang bersangkutan Bolawi pernah tercatatsebagai mahasiswa Unikarta Fakultas Teknik dalam rentan waktu 2001-2005 dan tidak menyelesaikan perkulihannya.

"Yang bersangkutan juga berprofesi sebagai driver Ketua YKK yang pada wkatu itu di jabat Teguh Budiarso. Logikanya, tidak mungkin yang bersangkutan berkuliah di dua perguruan tinggi berbeda dan tempatnya sangat berjauhan," ungkapnya.

Dalam beberapa keterangan Dirjen Dikti dan Kopertis, ijasah S1 diakui ketika terakriditas dan perkuliahnnya memenuhi prisedur penyelenggaraan pendidikan PT.

"Oleh karenanya syarat pendidikan minimum anggota Panwaslu Kukar adalah S1, maka yang bersangkutan seharusnya gugur dalam proses seleksi karena ijasah yang digunakan tidak diakui olehDirjen Dikti dan Kopertis," katanya.

Sebelumnya, LSM Intrik Kukar juga menyoal dua anggota Panwaslu Kukar Bolawi dan Ika Tatiana menjadi anggota Parpol untuk pencalegan pad 2009 lalu, namun sejak 2013 lalu sudah menjadi anggota Panwaslu tingkat kecamatan.

"Dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan ke Bawaslu Kalimantan Timur dan DKPP agar meninjau ulang penetapan yang bersangkutan sebagai komisioner Panwaslu Kukar, dan jika memang terbukti menyalahi aturan kami menyarankan yang bersangkutan di copot statusnya sebagai komisioner untuk digantikan yang lebih berhak," paparnya.

Secara terpisah Ketua Panwaslu Kukar Bolawi, mengakui bahwa dirinya sempat mengenyam pendidikan di IKIP PGRI Tuban, dan telah memperoleh gelar sarjana (S1). Persoalan ijasahnya digunakan untuk mendaftar sebagai anggota Panwaslu Kukar, menurut Bolawi tidaklah melanggar aturan, karena berdasarkan peraturan Bawaslu, hanya menegaskan minimal pendidikan adalah sarjana (S1) sebagai persyaratan untuk menjadi calon anggota Panwaslu. (boy)

Pasang Iklan Disini
Top