TENGGARONG (KutaiRaya.com) – Salah satu usulan Raperda dari Pemkab Kukar yakni Raperda tentang Pengaturan Tata Niaga dan Tata Kelola Sarang Burung Walet di Kukar, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kukar Firnadi Ikhsan.

Menurut politisi PKS tersebut, dari kondisi yang ada saat ini untuk pajak sarang burung walet memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi, Indonesia memiliki penghasilan sebesar Rp 500 Triliun, termasuk dengan ekspor.

"Jadi se-Indonesia itu Kaltim termasuk Kukar menjadi salah satu penyumbang terbesar penghasilan tersebut. Dan jika Perda ini disahkan pastinya pajak perlu dimaksimalkan. Terpenting peran Pemerintah daerah dalam mengaturnya," ujar Firnadi Ikhsan, Kamis (20/10/2022).

Ia mengaku, pada paparan Bapenda Kukar kepada Komisi II DPRD Kukar beberapa saat lalu. Terungkap dari survei penghasilan pajak parkir dengan formula yang tepat dari potensi yang ada dapat menghasilkan Rp 14 Miliar. Sedangkan saat ini pajak parkir menghasilkan Rp 12 Miliar. Kemudian seperti walet juga perlu pendataan lebih maksimal sehingga dapat turut andil dalam menyumbang ke PAD Kukar.

"Kali ini diperbaiki lah tata kelolanya, bagaimana caranya dengan regulasi yang sudah ada pajak sarang burung walet bisa menghasilkan PAD. Dengan adanya perbaikan perda tata kelola ini kita bisa menarik pajaknya. Dengan penarikan pajak sebesar 10%, para pemilik sarang walet juga perlu didata dan diberi sosialisasi," imbuhnya.

Ia menambahkan, jika Perda ini disahkan nantinya maka dipastikan akan langsung dilakukan penetrasi ke perdagangan maupun distribusi sarang burung walet yang ada. Sehingga, dengan memaksimalkan tata kelola tersebut, pajak yang dipungut dapat disumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.

"Dalam rapat terakhir kita di Komisi II dengan Kepala Bapenda Kukar, Bahari Joko Susilo terungkap bahwa Kukar punya ruang untuk meningkatkan PAD, pajak dan retribusi, salah satunya pajak walet. Jadi regulasinya dulu diperbaiki, baru kedua tata kelolanya dan SDMnya," pungkasnya. (One/Adv)