Penyerahan 23 rekomendasi Busur Kukar terkait RAPBD 2023 ke Wakil Ketua DPRD Kukar

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah dan Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar, yang membahas terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan R-APBD Kukar 2023. Bertempat di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar Senin (10/10/22).

Rapat tersebut dipimipin langsung Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi didampingi anggota DPRD Sopan Sopian dan Firnandi Ikhsan, serta dihadiri Kabag Kesra, Busur Kukar, 10 Dinas terkait dan Perumda yang ada di Kukar.

Adapun dalam RDP ini aspirasi yang disampaikan Busur Kukar adalah 23 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kukar. Namun yang menjadi poin penting ada tiga rekomendasi tentang pengentasan kemiskinan di Kukar diantaranya sebagai berikut.

Meminta kepada Pemkab Kukar dan DPRD Kukar untuk Mem-fokuskan dan Memperbesar Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Penguatan Ekonomi Rakyat Kukar pada 10 Dinas dan Instansi terkait untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran serta penguatan ekonomi bukan masa- masanya Pandemi atau Darurat Kesehatan. Minimal 15 Persen dari APBD Kukar yang diperkirakan sebesar Rp 7,2 Trilyun.

Selanjutnya meminta agar melakukan Rasionalisasi Anggaran Sektor Kesehatan pada tahun 2023 yang melebihi Mandatory Spending. Kemudian meminta kepada Pemkab Kukar dan DPRD Kukar agar menganggarkan Program Bantuan Perlengkapan Sekolah / Seragam Gratis bagi Siswa Tahun Ajaran baru di 718 Satuan Pendidikan khususnya SD dan SMP se-Kukar.

Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi mengatakan Busur ini menjadi representatif dari masyarakat Kukar, hari ini mereka memberikan 23 rekomendasi. Dimana 23 rekomendasi ini tentunya mengarah kepada pengentasan kemiskinan masyarakat Kukar.

"Visi misi Bupati harus tersingkron dengan fakta yang ada, yang dialami oleh masyarakat yaitu pengentasan kemiskinan. Dimana kalau kita lihat tadi data-data miskin kita secara representase meningkat. Nah ini harus menjadi catatan dan perhatian oleh bapak Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengguna anggaran supaya tepat sasaran." ungkap Alif kepada media usai Rapat Senin (10/10/22).

Alif menyebut ada beberapa poin sudah terungkap, bahwasanya masyarakat kalau dilihat secara prosentase Indeks kemiskinannya masih tinggi. Sementara APBD Kukar dari tahun ke tahun, tahun ini saja meningkat.

"Itu harapannya akan diimbagi dan akan menekan angka kemiskinan. Makanya dari OPD sudah menyampaikan terkait kesejahteraan Kabag Kesra, dari Dinas Umkm semuanya kita akan libatkan." ujarnya.

Diungkapkan Alif bahwa sebelumnya sudah ada konsinyering penyamapian RAPBD. Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian seluruh anggota DPRD juga hadir. Konsinyering itu terkait dengan asumsi-asumsi baik asumsi pendapatan maupun asumsi belanja.

"Kalau pembahasan sendiri akan kita lakukan di Ruang Banmus di Banggar. Kemarin itu secara umum disampaikan. Fokusnya yaitu adanya peningkatan pendapatan dulu, sementara pembiayaan akan kita bahas lebih detail dan lebih lanjut. Nah ini waktunya cukup tepat mereka masuk ke RDP dalam rangka proses pembahasan ini, InsyaAllah bisa kita rekomendasikan." pungkasnya. (*dri/adv)