• Sabtu, 20 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo.

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara (Kukar) dorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir agar bisa dimaksimalkan, salah satu rencana adalah dengan pemberlakukan retribusi parker berlangganan.

Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo mengatakan bahwa potensi pajak retribusi parkir di Kukar yang dipungut dengan tarif berlangganan targetnya sesuai aturan kurang lebih bisa mencapai Rp 12 miliar sampai Rp 24 miliar. Namun konsekuensinya kalau nanti ditarik melalui berlangganan,OPD seperti Dinas Perhubungan harus siap pelayanan, sehingga nanti tidak ada lagi yang terganggu akibat parkir-parkir yang tidak teratur.

Kemudian permasalahan kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Kukar yang parkir ini, apakah ditarik atau tidak. Jadi harus dipikirkan, tidak hanya sekedar berkonsep tapi nanti harus dicoba, disosialisasikan, diterapkan, dievaluasi permasalahannya seperti apa dan solusinya.

"Untuk itu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) ini menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana memberikan dorongan dan motivasi agar semangat giat dalam bekerja, terutama OPD yang bisa menghasilkan pendapatan ke kas daerah. Serta sarana prasarana perlu disiapkan sehingga nantinya tetap memungut retribusi seperti parkir tapi kita juga siap didalam pelayanan." ujar Joko.

Lanjutnya, retribusi identik dengan pelayanan, kalau retribusi di tarik kemudian pelayanan ternyata tidak memadai pasti masyarakat akan komplain. Sama juga nanti dengan pajak daerah, ketika nanti pelayanan yang diberikan Kabupaten nanti kurang, sementara dilakukan pemungutan pajak daerah juga menjadi permasalahan..

"Tapi memang saat ini target pajak daerah masih rendah. Ke depan kita perlu dorong pajak daerah ini terutama dengan memperbaiki data-data yang ada selama ini tercatat ada wajib pajak di luar pajak bumi dan bangunan (PBB) itu ada sekitar 8 ribu tapi yang aktif didalam pembayaran pajak itu baru sekitar 600 berarti ada sekitar 6000 an yang selama ini belum aktif." jelasnya. (*dri)

Pasang Iklan
Top