TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dalam rangka persiapan Pilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2022, Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Kartanegara adakan acara silaturahmi bersama panitia pelaksana Pilkades yang ada di 86 Desa. Bertempat di Pendopo Odah Etam Jumat (8/7/2022).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekertaris Daerah Sunggono, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, Dandim 0906 Letkol Inf Jeffry Satria, Perwakilan Dandim 0908 Bontang, Kapolres Kukar AKBP Hari Rosena, Perwakilan, Kepala DPMD Arianto, dan para panitia Pilkades yang ada di 86 Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, bahwa acara silatilurahmi perlu dilakukan dengan para panitia pilkades serentak yang ada di 86 desa yang akan melaksanakan pilkades pada bulan September 2022.

"Jadi kami Forkopimda secara khusus pagi hari ini secara khusus mengundang teman-teman yang ditetapkan sebagai panitia pelaksana untuk kembali merefresh. Tadi saya sampaikan kepada teman pilkades sering terlibat panitia penyelenggaraan agenda demokrasi. Tapi ini bagian dari komitmen kami Pemerintah Kabupaten, jajaran Forkopimda bahwa agenda demokrasi di Kukar ini harus berjalan dengan baik dalam kondusifitas daerah tetap terjaga. Dan hasilnya berkualitas sehingga dorongan ini menjadi motivasi kepada teman teman panitia."kata Edi kepada KutaiRaya.com Jum'at (8/7/2022).

Sambung Edi, salah satu contohnya, didalam mengambil tindakan tahapan demi tahapan pilkades ini, karena kewenangan ada di panitia pemilih. Jadi jangan pernah ragu kalau ada pressure, pedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami Pemerintah Kabupaten bersama Forkopimda akan membackup itu, karena jelas aturannya kalau ada oknum misalkan teman panitia mau bermain pasti akan terlihat. Begitu juga bakal calon menjadi calon itu semua terlihat semua nanti pihak- pihak yang ingin dalam proses ini mencoba bermain terhadap cara cara pengembangan sikap-sikap yang menunjukkan ingin menggagalkan proses pilkades ini."tegasnya.

Edi mengungkapkan silahturahmi ini bentuk dari Pemkab dan Forkopimda untuk memberikan penguatan kepada teman panitia jangan pernah ragu melaksanakan tugas yang sudah diberikan amanah. Perlindungan dari proses nanti baik dari Kejaksaan Negeri, karena tugas ini adalah tugas negara kalau ada persoalan hukum gugatan dalam proses ini nanti akan tetap diberikan seperti pengacara negara.

"Jadi sebetulnya ini bagian dari silahturahmi saja dalam persiapan kita menjelang pilkades serentak. Nanti tahap berikutnya kalau sudah ditetapkan calon definitifnya didalam pilkades ini akan ada agenda pilkades damai nanti semua calon akan membuat kesepakatan secara tertulis siap menang siap kalah untuk mewujudkan pilkades yang damai." jelasnya.

"Kita ingin pembangunan demokrasi di Kukar berkualitas, sehingga salah satu indeks penilaian secara nasional, bagaimana pengembangan demokrasi di daerah itu juga ada variabel penilaian." ucapnya.

Edi berharap mudah mudahn upaya silahturahmi ini terus berjalan karena Forkopimda ditingkat Kabupaten di Wilayah Kecamatan ada unsur pimpinan Kecamatan, ada Kapolsek dan Danramil ditingkat Desa/Lurah ada lurah, ada kades dan teman teman Babinsa dan Bhabinkamtibmas jadi struktur sampai kebawah. Namun pola hubungan komunikasi harus intens dalam kondisi tahapan Pilkades maupun sampai pada hari pemilihan.

Ia menyebut kepada panitia, dirinya berpesan laksanakan tugas ini dengan komitmen dan integritas dengan kejujuran. Itu yang paling utama, jangan ada nanti tendensi kepada salah satu pihak. Laksanakan ini sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan berlaku. Kepada kandidat yang bakal calon, ini bagian dari proses kalau ada pihak yang tidak lolos administrasi dan tidak lolos test jangan ada gerakan mobilisasi masa itu merugikan secara personal yang bersangkutan.

"Saya perlu tegaskan menjamin hak hak masyarakat apalagi mengganggu kondusifitas daerah itu akan kami tindak tegas secara khusus kepada masyarakat Kukar. Dan kami juga menghimbau gunakan hak pilih jangan golput apalagi ditingkat desa supaya nanti partisipasi masyarakat sangat penting."pungkasnya.

Sementara Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan permasalahan seperti syarat kades, kelebihan calon kades, hingga potensi rawan konflik, Forkopimda akan bersinergi dalam menangani hal tersebut.

"Untuk kelebihan calon Kades, akan ada mekanisme seleksi tambahan. Akan kita lakukan setelah tanggal 15 Juli, karena akan ketahuan calon yang terverifikasi akreditasinya. Mudah-mudahan kalau memang masih ada tahapan itu akan dilakukan seleksi tambahan." katanya.

Sedangkan untuk pemantauan pencalonan nanti bersama Pemda melalui DPMD, Kesbangpol, Kodim 0906 Kukar, Polres Kukar, Kodim 0908 Bontang, dan Polres telah bergerak terus melakukan pemantauan. Tetapi dalam pencalonan kades yang nanti akan ada sekira 400 dari 86 desa, Arianto menyebut Badan Permusyawaratan Desa lebih melekat pada pemantauannya.

"Mereka punya fungsi pengawasan terhadap kegiatan Pilkades dan penyelenggaraan di tingkat desa," urainya.

Terkait pengamanan, bersama TNI dan Polri pendeteksian kini terus dilakukan untuk mencegah potensi-potensi konfilk pada Pilkades. Terutama melalui Babinsa dan Babinkhamtibmas.

"Sudah kami tandatangani dana hibah pengamanan sebesar Rp 2 Miliar. Insya Allah akan kita serahkan dalam waktu dekat,"katanya. (*dri/adv)