Bupati Kukar saat pimpin rapat koordinasi.

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Pelaku Usaha. Bertempat di ruang serbaguna kantor bupati Selasa (21/6/2022).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, yang didampingi Sekertaris Daerah Sunggono, Ketua DMI H Muhammad Bisyron, Tim Gugus Tugas Kukar Idaman, dan diikuti beberapa Camat serta Kepala Dinas.

Edi Damansyah mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk mengevaluasi program penanganan kemiskinan di kukar, karena program penanganan kemiskinan ini berjalan dengan baik, tentu persoalan lain juga banyak terselesaikan, kalau dilihat dari beberapa variabelnya.

"Jadi memastikan data-data yg sudah dilakukan teman-teman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kita ingin mensinkronkan lagi dengan teman-teman dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), karena mereka langsung melakukan kegiatan di ring 1, 2, dan 3." ungkap Edi Selasa (21/6/2022).

Dirinya ingin pastikan salah satunya nanti, bagaiman sinergi program peran intervensinya, jadi nanti tidak tumpang tindih.

"Minggu depan nanti kita akan mengagendakan lagi, masing-masing bawa data itu untuk memastikan, sehingga apa yg dikerjakan ini berbasis data, walaupun secara nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini tidak menjadi rujukan lagi, tapi kami di Kukar mengambil langkah DTKS masih kami jadikan rujukan bahwa variabel-variabelnya harus sinkron." ujarnya.

Edi mengungkapkan penanganan ini berbasis fakta lapangan terkait datanya, kalau ditemukan hasil cros cek data, misal ada warga kategori rumah tidak layak huni, maka akan di bedah rumahnya. Sementara sari sisi pendidikannya untuk usia masih sekolah akan didorong untuk mendapatkan beasiswa dan ad juga melalui kejar paket A,B, dan C. PT MHU juga sudah melaporkan bahwa sudah melakukan program kejar paket. Penguatan ini salah satu dari faktor kemiskinan.

"Semoga upaya kerja bersama ini bisa lebih sinergi lagi menjadi kekuatan, sehingga bisa menjadi kekeuatan, dan mempunyai daya ungkit yg lebih besar lagi untuk penanganan kemiskinan." terangnya.

Selain itu, keterlibatan dewan masjid ini menjadi mitra, Edi mengapresiasi kepada dewan masjid, diberharapkan keterlibatan takmir masjid itu berkaitan dengan mendorong pengembangan pemberdayaan masayarakat.

"Jadi harapan saya dewan masjid bermitra dengan pemerintah darah untuk menangani warga-warga pra sejahtera yang ada di sekitar masjid, paling tidak 40 warga. Saya minta takmir masjid harus mempunyai data itu." jelasnya.

Sementara Prof Ince Raden Rektor Unikarta mengatakan bahwa bagaimana pihak yang disasar itu benar-benar ada didalam data DTKS. Yang terjadi biasanya adalah intervensi dilakukan diluar DTKS dan itu tidak tepat sasaran sehingga tidak bisa menurunkan angka kemiskinan.

"Makanya sinkronisasi dan kordinasi lintas perangkat daerah itu penting dilakukan oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab menangani." ucapnya.

Kemudian lanjutnya, data-data DTKS itu perlu diverifikasi oleh Puskesos ditingkat RT. Dirinya menyarankan penguatannya ini dilakukan di RT, kalau bisa juga dana 50 juta per RT itu harus ada bagian untuk verifikasi data itu. Sekarang mungkin ada pihak-pihak tertentu yang meragukan, karena didata itu ada orang yang tidak wajar masuk didalam data DTKS, seperti punya rumah, sudah berpindah tempat.

"Jikalau nanti didata melalui RT itu ada hal-hal yang kurang tepat, dana RT-nya bisa dikurangi. Ini sekedar saran, tapi menurut saya itu lebih cepat kalau mau data itu diferivikasi semua."pungkasnya. (*dri)