(Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar Adinur)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Untuk mengatasi kasus stunting di Kukar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar memaksimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah dibentuk sejak Oktober 2021 lalu.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar Adinur mengatakan, TPK di Kukar ini memiliki personil sebanyak 1.431 orang yang terbagi menjadi 447 kelompok. Semuanya tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dan kelurahan se-Kukar.

"Diantara tugas TPK ialah mendampingi keluarga yang berisiko stunting. Karena berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 lalu, persentase angka stunting di Kukar masih cukup tinggi yakni sekitar 26,4 persen," ungkap Adinur.

Adinur menjelaskan, bahwa setiap kelahiran 100 bayi diperkirakan ada 25 atau 26 anak yang kemungkinan rentan berisiko stunting.

"Contoh di Kecamatan Muara Muntai itu ada sekitar 600 keluarga rentan berisiko stunting. Kriterianya seperti keluarga miskin, tidak punya mata pencarian tetap, pra sejahtera, rumah tidak layak huni, dan tidak mempunyai sanitasi. Itu lah yang didampingi oleh TPK. Sedangkan BKKBN lebih pada pencegahan, jadi jangan sampai lahir nanti stunting. Kalau ubun-ubun bayi itu sudah tertutup itu tidak bisa lagi. Kalau bayi itu kan ada ubun-ubunnya kalau sudah tulang itu menutup itu sudah berat pencegahan," jelas Adinur.

Ia menambahkan, Presiden telah menargetkan hingga 2024 angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen, saat ini baru 24,4 persen.

"Oleh karena itu kami bersama instansi lainnya terus bergerak guna menurunkan angka stunting di Kukar. Mohon bantuan dan doanya, mudah-mudahan Kukar nanti bisa mampu turunkan angka stunting," harapnya.

Ia juga berharap, kedepan setelah seratus tahun Indonesia merdeka, kualitas penduduk Indonesia akan lebih baik. (One/Adv)