• Minggu, 03 Juli 2022
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Anggota Komisi IV DPRD Kukar Dayang Marisa)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi IV DPRD Kukar Dayang Marisa mengapresiasi Pemkab Kukar yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) pekan lalu.

Tentunya dengan pestasi ini, maka Kabupaten Kutai Kartanegara untuk keempat kalinya secara berturut-turut meraih predikat WTP.

"Tentu saya sangat mengapresiasi atas prestasi Pemkab Kukar yang berhasil meraih WTP empat kali berturut-turut, dan pastinya ini juga membuat bangga masyarakat Kukar," ujar Damar sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini mengatakan, predikat WTP yang diterima Kukar bukan hadiah dari BPK RI. Tetapi hasil kerja keras yang terencana, tranparan, dan terukur.

"Saya juga berharap semangat hasil kerja keras dan terencana tersebut tetap dipertahankan sehingga mampu mempertahankan penilaian WTP kembali. Perolehan tahun ini diharapkan menjadi motivasi bersama untuk berbuat baik lagi, dan tahun depan Kukar bisa kembali dapat WTP," harap Damar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabupaten Kutai Kartanegara kembali meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Prestasi ini diraih Kabupaten Kutai Kartanegara untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018 hingga tahun ini 2021 lalu.

Prestasi tersebut merupakan hasil penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi penilaian pada semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Prestasi WTP tersebut disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dadek Nandemar dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021.

Penyerahan laporan yang diterima Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kukar H.M. Alif Turiadi tersebut dilakukan di Ruang Auditorium lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Jalan M Yamin Samarinda Rabu (11/5/2022) lalu. (One)

Pasang Iklan
Top