• Rabu, 06 Juli 2022
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Laboratorium Lingkungan DLHK Kukar)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Laboratorium Lingkungan DLHK Kukar yang sebelumnya berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kedepan akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hal ini diungkapkan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kukar, Varia Fadillah kepada awak media belum lama ini.

"Karena kita baru akreditasi, jadi untuk sampel yang menghasilkan PAD belum. Tapi menuju kearah situ nanti, setelah Perbup maka BLUD sudah selesai. Tapi masih dalam tahap penggarapan, sisa lima poin lagi. 59,5 menuju 60. Nanti kalau sudah Perbup keluar, nanti ada bendahara penerima baru dan bisa menghasilkan PAD," ungkap Varia Fadilah.

Ia mengatakan, saat ini berdasarkan Laporan Hasil Uji itu masih dalam bentuk internal. Pada tahun 2020 kemarin ada 91 LHU. Dan pada 2021 ada 55 LHU. Dan setelah terakreditasi ada beberapa perusahaan yang memasukkan untuk melakukan uji sampel dan belum dikeluarkan hasilnya.

"Namun saat ini sudah ada Perbupnya yang mengatur tentang standar biaya dan standar pelayanan. Untuk proses sekali uji sampel 14 hari kerja," terangnya.

Ia menjelaskan, 14 hari kerja untuk proses uji sampel di laboratorium ini pada hari pertama pelanggan menyerahkan contoh uji. Selanjutnya dilakukan penerimaan contoh uji, dimana administrator melakukan identifikasi kesesuaian persyaratan terhadap contoh uji.

"Selanjutnya mengisi form penerimaan, memberi kode lab dan menerbitkan kendali mutu. Berikutnya melakukan pengujian, yang membutuhkan waktu 10 hari. Analis melakukan pengujian contoh uji berdasarkan kendali mutu dari manajer teknis dan penyelia. Selanjutnya penyelia melakukan penyeliaan hasil pemgujian selama 1 hari. Setelah itu diverifikasi hasil pengujian. Dan di hari terakhir, penerbitan laporan hasil uji," jelasnya.

Saat disinggung jika ada ditemukan perusahaan yang tercemar air atau udaranya, ia mengaku ada rekomendasi dari instansi terkait di DLHK Kukar, yakni dari Bidang dua.

"Nanti Kepala Dinas menyampaikan hasil itu langsung. Karena kami tidak boleh menyampaikan, jadi kami hanya memberikan data-data dan hasil kepada bidang. Bidang itu adalagi PPLH, PPLH itulah yang berkoordinasi ke Kadis baru boleh keluar. Kami cukup memberikan LHU sebagai basis data. Untuk masalah sesuatu itu tercemar atau tidak tercemar, ada kasus atau tidak kasus itu di bidang lain," tuturnya.

Ia menambahkan, untuk jumlah personil pada laboratorium lingkungan ini ada 11 orang, dengan bidangnya masing-masing.

"Ada yang menjabat manajer mutu, manajer teknis, analis, penyelia dan ada juga yang tugasnya di lapangan," pungkasnya. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top