TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Sekertaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono mengatakan di tahun 2023 menargetkan kinerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perusda, dan mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sunggono menyampaikan strategi pertama bagaimana memastikan target potensi pendapatan yang selama ini diusulkan dan di sampaikan oleh kepala OPD kepada Bapenda itu bisa direalisasikan.

"Ini kan kepala-kepala OPD ada menyampaikan target pendapatan setiap tahun, nah itu target kinerja saya, yang saya sampaikan kepada Bupati dan Tim bagaiamana itu betul-betul bisa dicapai." ungkap Sunggono pada saat acara Evaluasi Atas Penyampaian LHKASN tahun 2022 di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar Rabu (13/4/2022).

Lanjutnya kedua dia mengupayakan supaya Perusda yang ada di Kukar yang selama ini belum bisa memberikan kontribusi apa-apa mulai tahun ini sudah bisa memeberikan kontribusi pendapatan tanpa diberi tambahan anggaran kepada mereka.

"Dan itu sudah dilakukan oleh PDAM, Tunggang Parangan dan yang lainnya." ucapnya.

Kemudian ketiga mendorong dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di OPD-OPD yang punya potensi PAD. Saat ini yang sedang dia bantu untuk asistensi adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Dimana DLHK itu punya laboratorium yang tidak semua tahu, dan sebenarnya setiap tahun mempunyai potensi pendapatan hampir diatas Rp 1 Miliar.

"Bedanya BLUD dengan bukan BLUD itu adalah hanya saat penataan usaha keuangannya saja. Kalau sebelum BLUD pendapatan OPD yang berasal dari masyarakat, seperti parkir, retribusi uji KIR itu masuknya ke kas daerah. Tetapi ketika sudah menjadi BLUD masuknya di kas OPD yang bersangkutan dan dikelola kembali."jelasnya.

Dikatakan Sunggono sebenarnya Pemda kalau dihitung pendapatan itu berkurang, tapi dari sisi yang lain berkurang juga untuk biaya operasional OPD yang bersangkutan. Contoh selama ini dan di Kaltim saja, itu Pemda selalu memberikan anggaran untuk Rumah Sakit itu diatas Rp 300 Miliar untuk biaya listrik, biaya operasional, dan biaya pakai habis.

"Sementara itu di Kukar tidak ada lagi, yang Pemerintah Daerah berikan untuk Rumah Sakit AM Perikesit hanya uang untuk TPP nya saja yang lainnya tidak ada. Jadi kita dorong OPD-OPD yang punya potensi untuk menghasilkan pendapatan." tutupnya. (*dri/adv)