• Sabtu, 20 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara




TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Tahun 2022 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar mendapat alokasi anggaran Rp104 miliar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2022.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) Muslik mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk belanja rutin, pelatihan, bantuan sarana dan prasarana untuk pembangunan fisik seperti pembangunan pelabuhan.

Muslik menyebut saat ini anggaran tersebut sudah mulai direalisasikan. Menurut dia kegiatan yang paling banyak menyerap anggaran adalah bantuan terhadap fasilitasi sarana dan prasarana pembudidaya ikan dan nelayan.

"Sesuai target Kukar Idaman program prioritas kita adalah bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang produktif dalam rangka meningkatkan produksi dan akses pemasaran. Bantuan tersebut seperti pengadaan ketinting, mesin kapal, alat tangkap, pengadaan keramba, pengadaan pakan, pengadaan bibit." kata Muslik kepada KutaiRaya.com di ruang kerjanya, Senin (14/3/2022).

Disamping itu lanjutnya, ada fasilitas-fasilitas yang sedang dibangun seperti tempat pendaratan ikan di Samboja itu sekitar 10 miliar anggaranya, kemudian pembebasan lahan untuk pembangunan tempat pendaratan ikan tersebut, ada juga pelatihan-pelatihan kepada kelompok perikanan.

Ia mengungkapkan dari anggaran Rp 104 miliar ini sebenarnya relatif, untuk mencapai target lima tahun kedepan kurang lebih 25 ribu nelayan dan pembudidaya ikan yang akan difasilitasi. Paling tidak lima ribu nelayan dan pembudidaya ikan setiap tahunnya.

"Sebenarnya kita butuh lagi anggaran yang lebih untuk program prioritas, tapi kita juga upayakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim untuk akses penganggarannya." ujarnya.

"Harapanya agar anggaran bisa tepat sasaran dan bisa dimaksimalkan penggunaannya, untuk itu kita lakukan perencanaan sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) di DKP." Pungkasnya. (*dri)

Pasang Iklan
Top