• Rabu, 06 Juli 2022
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara




TENGGARONG, (KutaiRay.com) Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Cipayung Kutai Kartanegara, menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Kukar menuntut program-progaram Kukar Idaman yang belum terealisasi di satu tahun Kepemimpinan Bupati EdiDamansyah dan Wakil Bupati H Rendi Solihin.
Tepat tanggal 26 Februari 2022 lalu adalah hari 1 tahun pelantikan Edi Damansyah dan H Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021 - 2024.

Kordinator lapangan Eko Purwanto menyampaikan program program Edi-Rendi sampai dengan 1 tahun berjalannya kepemimpinannya belum semua mampu di realiasikan oleh karena itu, ini menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan dan mengevaluasi program diwujudkan secepatnya. program prioritas agar mampu untuk diwujudkan secepatnya.

"Adapun beberapa tuntutan kami sampaikan antara lain menggeratiskan BPJS bagi masyarakat miskin dan audit dana covid kabupaten Kukar, menggeratiskan biaya pendidikan bagi masyarakat kukar, Realisasi peningkatan SDM guna mengurangi pengangguran," kata Eko.

Kemudian pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan, penertiban tambang ilegal dan reklamasi lubang tambang, menjamin ketersediaan dan ke stabilan harga bahan pokok menjelang lebaran, tuntaskan kasus pelecehan seksual di Kukar dan mewujudkan kota ramah anak dan perempuan.

Sementara itu Asisten II Setkab Bidang Ekonomi Kukar Wiyono dalam kesempatan ini yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan terima kasih apa yang dilakukan pada hari ini sebagai bentuk kepedulian dari rekan-rekan mahasiswa khususnya sebagai pelaku perubahan.

Tentunya pemda akan mempelajari, akan menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dan saran dari teman-teman mahasiswa.

"Memang kita sadari bahwa proses satu tahun kepemimpinan Bupati Edi Damansyah relatif masih baru, sesuai dengan UU Pemda bahwa RPJMD itu disusun enam bulan setelah kepala daerah terpilih." ujarnya.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang belum terakomodir didalam proses penganggaran. Namun demikian masukan dan saran yang telah disampaikan akan menjadi catatan penting.

Wiyono juga menyampaikan terkait jalan di pandamaran, pemerintah sebenarnya sudah hadir sebelum adanya masyarakat yang membuat jalan. "Kita sudah rapat berkali-kali dari bulan September dan saya langsung memfasilitasi rapat itu, hanya saja saat itu alokasi anggaranya tidak ada sehingga kita umumkan beberapa perusahaan untuk bisa memberikan kontribusi." ucapnya.

"Dan alhamdulilah terakhir kemarin dari Rp 1,5 miliar yang direncanakan oleh dinas PU itu sekitar Rp 515 juta sudah dibuatkan kontrak untuk dikerjakan, dan alhamdulilah saat ini sudah bisa dilewati." bebernya.

Dirinya turun langsung untuk melihat kelapangan, dan memang ada beberapa titik yang harus perlu mendapatkan perhatian, ada 8 titik yang akan segera pemerintah tindaklanjuti.

"Kita juga berharap tidak nanti sudah macet baru kita tindaklanjuti, kita akan mencoba mengantisipasi hal-hal seperti itu."pungkasnya. (*dri)

Pasang Iklan
Top