(Raden Dedy)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Seorang wartawan senior Edy Mulyadi diduga menghina Kalimantan melalui video yang viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah di kanal Youtube miliknya Selasa, 18 Januari 2022 lalu, dia bersama sejumlah pihak lainnya menyatakan penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sayangnya, penolakan itu disampaikan dengan menyinggung dan menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

Menanggapi hal ini, salah satu tokoh pemuda Kukar yang juga kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Raden Dedy membuat Surat Terbuka untuk Edi Mulyadi.

"Assallamualaikum wr, wb. Jujur saya sebagai putra asli kalimantan sudah gunakan akal pikir yang logis untuk melihat dan mendengar video bapak tentang pemindahan IKN dan saya juga berterima kasih untuk maksud baik bapak yang mempertanyakan seberapa pentingnya pemindahan pusat pemerintahan dan kekhawatiran akan masuknya orang-orang luar ke sini (Kalimantan, red)," Ungkap Raden Dedy.

Ia melanjutkan, tapi kiranya sebagai orang terhormat saya nilai beberapa bahasa yang Bapak gunakan dengan menyebut sebagai tempat pembuangan kuntilanak, gendurowo dan monyet, itu sangat melukai perasaan kami sebagai manusia yang merdeka dan menjunjung azas toleransi dalam berkehidupan.

"Dan kiranya bapak Edi Mulyadi yang terhormat perlu belajar lagi tentang adab dan sejarah bangsa ini, perlu bapak ketahui daerah kami sebagai awal peradaban di kalimantan timur baik secara manusia, budaya, agama dan toleransi. Kam disini (suku asli) hidup damai berdampingan dengan suku-suku pendatang dan pernyataan bapak kiranya bisa membuat gaduh," tuturnya.

Ia mengatakan, sedikit yang perlu bapak Edy Mulyadi ketahui tentang kami yang disamakan dengan hantu dan monyet, bahwa kami khususnya di Kukar sebagai pusat kerajaan tertua dinusantara. Sebagai awal penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur.

"Kami juga dengan besar hati rela bergabung dengan NKRI, walaupun kami harus rela hidup sebagai masyarakat biasa dan meninggalkan tahta kekuasaan serta harta. Daerah kami sebagai penyumbang DBH yang besar untuk negara (walaupun balik ke kami sangat sedikit). Itulah sedikit yg perlu bapak ketahui tentang kami," terangnya.

Ia berharap, kami dapat keadilan tentang masalah ini dan berharap pihak negara melalui aparat penegak hukum bisa memberikan kami keadilan atas penghinaan ini. Sesuai dengan UU dan prinsip luhur didirikannya bangsa ini.

"Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemangku kebijakan negara ini. Bila ini tidak menjadi perhatian maka kami dengan tegas akan mengambil sikap," pungkasnya. (One)