• Jum'at, 01 Juli 2022
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara




TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim nomor 49 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah, yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Isran Noor pada 24 Agustus 2020 silam, saat ini masih menjadi kendala penerapannya di Kabupaten Kota di Kaltim salah satunya di Kukar.

Untuk itu Banggar DPRD Kaltim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, didampingi anggota Banggar lainnya yakni Sarkowi V Zahra, Saefuddin Zuhri, H. Baba, Ely Hartati Rasyid, Baharuddin Demu, Sapto Setyo Pramono, Rusman Yaqub, Rima Hartati dan Veridiana Huraq Wang mengunjungi Kukar untuk membahas mekanisme bantuan keuangan (Bankeu) sekaligus menyerap aspirasi dari OPD di Kabupaten Kukar.

Kunjungan Banggar DPRD Kaltim tersebut diterima Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, didampingi Sekretaris Bappeda SY Vanesa Vilna dan perwakilan OPD terkait, berlangsung di ruang rapat lantai 2 Bappeda Kukar, Jum'at (14/1/2022).

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, kunjungan ini terkait serapan Bankeu provinsi Kaltim untuk Kukar yang penyerapannya baru 65 persen, maka kita ingin tau kendalanya ada dimana, dan tadi disampaikan kendalanya salah satunya adalah penyesuaian grouping yang dari paket kecil aspirasi masyarakat, sedangkan dari Pergub semula nilai 100 atau 200 juta itu masih bisa, kemudian Pergub ini harus melalui proses grouping yang memakan waktu, sehingga DPA terakhir untuk Bankeu baru dikeluarkan di Bulan Agustus 2021 dan mau tidak mau pelaksanaannya menjadi lambat.

"Kalau ada yang bilang hal ini tidak ada kaitannya dengan Pergub tersebut saya pastikan ada, karena ini terkait dengan penyesuaian Pergub itu tadi. Dan dari hasil pertemuan ini kami sudah mendapatkan masukan-masukan dari kawan-kawan OPD dan kawan-kawan di Kabupaten terkait apa saja yang mau direvisi, contoh terkait dengan angka batasan nilai di Pergub," ungkap Muhammad Samsun.

Politisi PDIP ini mengaku, Pergub tentang bantuan keuangan itu boleh dikeluarkan oleh Gubernur tapi seharusnya tidak menyebutkan angka Rp 2,5 miliar dan ini masalahnya, di daerah lain semua ada Pergub terkait Bankeu tapi tidak menyebutkan angka hanya nomenklatur untuk menyesuaikan dengan RPJMD dan RPJPD kepala daerah.

"Kemudian persyaratan serapan progres untuk syarat pencairan Bankeu tidak harus 80 persen, tapi kita ingin 50 sampai 75 persen boleh dicairkan, aspirasi ini akan kita sampaikan dan akan kita kaji lebih lanjut, " tuturnya.

Terkait hal ini, Samsun sapaan akrabnya menuturkan, bahwa DPRD Kaltim sebelumnya bertemu dengan BPKAD Provinsi terkait dengan realisasi anggaran 2021 untuk bantuan keuangan yang penuh dengan dinamika, dan ini harus kita luruskan supaya kedepannya bisa lebih maksimal serapan anggarannya.

"Salah satu menurut pandangan kami permasalahan yang menjadi krusial ketika di tahun 2021 banyak sekali perubahan kebijakan, salah satunya adalah kebijakan Gubernur Kaltim terkait dengan aturan penyampaian Bantuan Keuangan yang dibatasi Rp 2,5 Miliar per satu kegiatan, permasalahannya peraturan ini muncul pada saat kita sedang di tengah-tengah jalan untuk pembahasan APBD yang mana didalamnya termasuk dengan pokok pikiran anggota DPRD, yang kita serap dari masyarakat, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya lihat, baik mulai dari kebijakan, perencanaan sampai administrasi dilapangan dan penagihan, kami berharap kunjungan ini kami mendapatkan masukan-masukan seperti kendalanya karena kita ingin mengetahui supaya nanti kita bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi," terangnya.

Terpisah, Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat menambahkan, kunjungan Banggar DPRD Kaltim ini dalam rangka evaluasi kegiatan Bankeu provinsi Kaltim khususnya tahun 2021, mereka menyerap aspirasi kita apa yang menjadi masalah dan persoalan, dan ini diusahakan dan dirumuskan bersama supaya di tahun 2022 bisa berjalan sebagaimana yang menjadi harapan, baik provinsi maupun Kabupaten Kukar.

"Yang menjadi persoalan terkait dengan tekhnis di Pergub 49/2020 yang berkaitan dengan mekanisme bantuan keuangan yang secara teknis itu dalam konteks nilai anggaran yang ditetapkan minimal Rp 2,5 miliar dan ini menjadi persoalan Kabupaten Kota di Kaltim. Untuk itu kedepannya karena kita sudah melaksanakan kegiatan ini dan ada beberapa anggaran yang belum dibayarkan dan ini menjadi beban Pemkab Kukar, maka kami berharap bantuan DPRD Kaltim bisa menindak lanjuti kegiatan yang sudah dilaksanakan agar bisa dibayarkan dan dianggarkan di 2022 oleh pihak Pemerintah Provinsi, ini yang paling penting," pungkasnya. (One)

Pasang Iklan
Top