• Minggu, 03 Juli 2022
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara




TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Puluhan perwakilan masyarakat dari tim pemenangan salah satu anggota DPRD Kukar di wilayah Dapil VI, menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pengurus DPC PKB Kukar, di kantor sekretariat DPC PKB Kukar jalan Al Jawahir Tenggarong, Senin (10/1/2022).

Mereka adalah Tim Pemenangan salah satu anggota DPRD Kukar Dapil VI di Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun serta Kenohan, menyampaikan Surat Terbuka untuk Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Partai PKB Kutai Kartanegara, DPW Partai PKB Kalimantan Timur dan untuk DPP Partai PKB Pusat di Jakarta.

Ketua Tim pemenangan salah satu anggota DPRD dari partai PKB Kukar Dapil VI Hamsani mengatakan, dalam permasalahan ini kami merasa apa yang telah dijanjikan salah seorang anggota DPRD Kukar tersebut semuanya bohong, karena sampai saat ini beliau sudah dua periode sebagai anggota DPRD Kukar namun janji politiknya tersebut belum terealisasi.

"Seharusnya paling tidak ada janji yang telah direalisasikan, kami mengharapkan beliau itu amanah dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat khususnya Dapil VI, tetapi malah untuk kepentingan pribadi. Intinya yang telah dijanjikan tidak sesuai apa yang diharapkan masyarakat, memang ada sebagian yang terealisasi tetapi hanya sedikit dari aspirasi masyarakat," ungkap Hamsani.

Ia menegaskan, tuntutan kami diantaranya meminta partai untuk memberhentikan seorang anggota DPRD Kukar tersebut dari partai, kemudian mem PAW dan menggantinya dengan kader terbaik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PKB Kukar Haidir menjelaskan, aspirasi dari masyarakat ini terkait dengan beberapa janji yang mungkin dianggap tidak dipenuhi. Sebenarnya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan apakah semua pihak yang menjadi anggota legislatif itu bisa memenuhi semua janjinya, karena memang proses penganggaran dan mewujudkan itu sangat terkait erat koordinasi dengan pihak eksekutif.

"Tentu aspirasi ini akan kita tindaklanjuti, kita akan evaluasi yang telah disampaikan oleh mereka kemudian kami juga akan meminta anggota DPRD Kukar yang bersangkutan menjelaskan, kita berharap tidak ada turbulensi politik yang terjadi di internal kita," harapnya.

Selanjutnya, kita akan panggil yang bersangkutan dan kita tidak akan abaikan aspirasi dari masyarakat ini, kita juga ingin mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Ini tuntutan mereka dan apa klarifikasi dari anggota DPRD tersebut.

"Kita akan seobjektif mungkin, kalaupun kesimpulannya itu nanti harus direkomendasikan PAW tentu kita urus, tapi kalau rekomendasinya memperbaiki misalnya ya kita arahkan, tapi dalam permasalahan ini yang paling memungkinkan adalah memperbaiki kinerjanya dan menepati janjinya, sebab kalau PAW mungkin bisa saja dilaksanakan tapi prosedurnya sangat panjang, dan tidak mudah kita capai itu," terangnya.

Ia menambahkan, untuk PAW ini sebenarnya juga tidak bisa memberikan solusi langsung dalam permasalahan ini, bisa saja nanti mungkin yang menggantikan juga tidak bisa bekerja sebaik mungkin. Baik karena faktor internal, kemampuan yang bersangkutan maupun faktor ekseternal, misalnya penganggaran aspirasi yang belum bisa terlaksana karena ketersediaan anggaran Pemkab dan ini bisa menjadi masalah lagi.

"Kita juga tidak bisa menghakimi, dan tidak bisa terealisasi aspirasi itu lalu semuanya karena kelemahan anggota DPRD, pasti juga ada kaitannya dengan ketersediaan anggaran di pemerintahan. Banyak hal lah yang akan kita kaji terkait permasalahan ini di internal PKB, kami juga tidak ingin gegabah mengeluarkan rekomendasi keputusan ini," tuturnya.

Namun, Haidir juga mengaku bahwa kedatangan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ini tentu kami sangat mengapresiasi dan jarang sekali dilakukan masyarakat kepada partai politik.

"Artinya saya pikir sangat bagus tentang hal ini dan sangat positif, karena mereka tentu sangat peduli dengan PKB dan mau menyampaikan aspirasinya, tentunya kami juga akan tindaklanjuti," pungkasnya. (One)

Pasang Iklan
Top