Suasana rakor integrasi program dan kegiatan TP PKK


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah membuka Rapat Kordinasi (Rakor) Integrasi Program dan Kegiatan antara Tim Penggerak PKK dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar. Senin (29/11/2021) pagi.

Hadir dalam acara tersebut Asisten I Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Ahmad Taufik, Ketua TP PKK Kukar Hj Maslianawati, Wakil Ketua I TP PKK , anggota pengurus TP PKK, serta OPD terkait.

Edi Damansyah mengatakan bahwa Rakor ini untuk memberikan informasi kepada semuanya, bahwa visi misi PKK secara nasional, provinsi, kabupaten kota sudah disampaikan."Kita ketahui bersama bahwa visi misi PKK secara nasional pasti terinterkonesksi dengan visi misi Pemerintah Pusat," ucap Edi.

Ia menegaskan kepada OPD pengampu mandatori urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM), harus betul-betul bisa memfasilitasi, membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk program-program PKK yang menjadi prioritas. Jadi PKK ini jangan dianggap semacam saingan kerja tetapi harus dijadikan mitra kerja.

"Saya berharap dari rakor ini, integritasnya terbangun dan terlaksana dengan baik serta programnya terintegrasi dengan baik tidak hanya di dalam dokumen perencanaan." ujarnya.

Sementara itu Plt DPMD Kukar Ahmad Taufik mengatakan, hasil Pra Rakor terkait program yang di susun TP PKK Kukar kemudian disinkronkan dengan Rencana Strategi (Renstra) yang ada di seluruh OPD Kukar khususnya yang telah melakukan kerjasama.

Didalam Renstra yang sudah disusun, bahwa Renstra yang disusun tetap mengacu pada visi misi Bupati Kukar dengan program Kukar Idaman tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan bahagia.

"Kami mencoba merekap apa menjadi Renstra di OPD dengan Renstra yang sudah disusun oleh TP PKK Kukar, jadi jumlah program yang sudah ditetapkan ada 11, kemudian kegiatannya ada 66, dan sub kegiatan ada 53, serta ada 18 OPD," terangnya.

Ia menyebutkan bahwa sudah ada beberapa OPD yang telah melakukan perjanjian kerjasama yaitu Badan Kesbangpol, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). (*dri/adv)