• Rabu, 06 Juli 2022
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Inspektur Daerah Kukar H Heriansyah,SE,MSi)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Inspektur Daerah Kukar H Heriansyah,SE,MSi mengatakan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Kukar, punya peranan strategis dalam hal membantu Bupati Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di daerah.

APIP juga diamanahkan oleh KPK sebagai garda terdepan untuk pencegahan korupsi di daerah, lebih bagus kita mencegah korupsi, maka kita mengharapkan OPD-OPD yang ada di Pemkab Kukar mampu melaksanakan sistem pengendalian Intern dengan manajemen resikonya.

"Saat ini sudah ada 10 OPD di Pemkab Kukar yang kita dampingi untuk memastikan setiap kegiatan aktifitas mereka sudah ada manajemen resikonya, mulai dari identifikasi masalahnya, mitigasi resikonya sampai rencana tindak pengendaliannya, hal ini dilakukan supaya OPD yang menjadi pelaksana tidak lepas dari aturan yang ada, agar tujuan organisasi itu dapat tercapai," terang Heriansyah kepada KutaiRaya.com di ruang kerjanya, Rabu (27/10/2021).

Ia menjelaskan, fungsi APIP ini ada tiga, pertama penjamin kualitas, aktifitasnya melakukan review, pemeriksaan, evaluasi dan monitoring. Kedua aktifitas pendampingan karena mereka bukan auditor external melainkan internal, kegiatan mereka meliputi bimtek dan bisa melakukan pendampingan terkait penyusunan regulasi, serta ketiga pendampingan terkait proses pelaksanaan kegiatan.

"Tetapi itu juga ada batasan APIP tidak boleh masuk sebagai pelaksananya karena posisi APIP ini hanya memberikan masukan dan saran sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.

Saat ini lanjutnya, petugas APIP di Inspektorat Daerah Kukar ada 3 jabatan fungsional, yakni auditor, pejabat pengawas urusan pemerintah daerah (PPUPD) dan auditor kepegawaian.

"Sebenarnya saat ini kita ingin dorong lebih banyak itu adalah auditor, auditor kita itu eksistingnya cuma sekitar 25 orang dan sisanya itu PPUPD serta auditor kepegawaian ada 2 orang," katanya.

Tetapi dikatakan Heriansyah, seiring dengan waktu petugas ini harus kita tambah lagi, mengingat juga ada yang sudah masuk pensiun, hanya dalam penambahan petugas itu susah. Saat ini dari kebutuhan auditor itu idealnya 75 orang tetapi yang ada saat ini jauh dari jumlah tersebut karena baru ada 25 orang, otomatis kekurangan selisih ini harapan saya bisa segera terpenuhi.

"Tahun ini kita bersyukur karena dapat surat dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) bahwa Kukar kebagian jatah formasi 50 orang dari CPNS yang akan menjadi APIP, dan mereka sudah siap terpenting mereka sudah paham dengan IT. Karena IT ini sangat penting dalam pemeriksaan dan pengawasan mengingat kini menggunakan alat bantu komputer karena sistemnya sudah dibangun secanggih mungkin," tuturnya.

Ia mengaku, dengan sudah ada sistem ini petugas APIP ini ketika datang ke OPD bukan lagi menanyakan SPJ, tetapi kita sudah tahu kegiatan di OPD itu dari anggaran sekian realisasi sekian, terjadi deviasi sekian atau penyimpangan, ini saja yang kita kejar dan kita juga membangun bagaimana OPD merasa setiap pekerjaannya itu diawasi karena sudah by sistem.

"Dari sisi waktu ini lebih efisien, dari sisi biaya lebih efektif dan ini yang kita harapkan, agar tujuan organisasi itu dapat tercapai," tutupnya. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top