• Jum'at, 26 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin,S.Sos,S.Fil)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Pelaksanakan Vaksinasi Merdeka oleh Forkopimda Kukar yang menggandeng Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kaltim, berlangsung di gedung bela diri kompleks Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, Rabu (22/9/2021) kemarin di apresiasi Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin S.Sos,S.Fil.

Menurut Saleh sapaan akrabnya, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, apalagi dalam vaksinasi ini mahasiswa menjadi target utama serta pelajar dan masyarakat umum.

"Dan tentunya kegiatan ini juga bagian dari upaya untuk mempercepat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi mahasiswa, maupun pelajar mengingat selama ini sistem pembelajaran hanya melalui virtual karena adanya wabah Covid-19," ujar Saleh.

Politikus Golkar ini mengatakan, saat ini beberapa satuan pendidikan di Kaltim telah melakukan simulasi PTM terbatas, dan pelaksanaan vaksinasi merdeka ini saya pikir juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memaksimalkan proses percepatan PTM tersebut.

"Dengan proses vaksinasi yang masif, ini akan memberikan proses penguatan dan memberikan keyakinan bagi peserta didik maupun tenaga pengajar dan akademisi, untuk melakukan proses percepatan PTM, walaupun dibeberapa Kabupaten/Kota di Kaltim termasuk Balikpapan dan Kukar masih pada PPKM level 4 dan ini juga perlu dilakukan evaluasi kembali," terangnya.

Legislatif DPRD Kaltim dari Dapil Kukar ini mengaku, jika proses vaksinasi ini berjalan masif maka ini juga sebagai upaya kita bukan hanya untuk kegiatan PTM saja, tetapi juga untuk kegiatan lain yang sifatnya ekonomi, maka vaksinasi menjadi prasyarat penting agar kegiatan ini juga bisa dilaksanakan dengan beberapa prosedur kesehatan.

"Harapannya vaksinasi ini dapat memperkuat kembali semangat bagi pelaku pendidikan bagaimana lebih mempercepat untuk memacu proses persiapan PTM ini, namun untuk pelaksanaan PTM ini kembali lagi kita menunggu keputusan Kepala Daerah apakah bisa dilaksanakan segera atau belum," tutupnya. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top