KUKAR (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi II DPRD Kaltim H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos, menghadiri Musyawarah Rencana Pengembangan Desa (Musrenbangdes), di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Kamis (2/9/2021).

Politisi Gerindra tersebut mengatakan, perwakilan masyarakat yang hadir cukup antusias karena dihadiri anggota legislatif, baik di Provinsi maupun Kabupaten, dan aspirasi atau masukan masyarakat disana seperti permintaan perbaikan infrastruktur, kemudian terkait pertanian dan perikanan.

"Terkait usulan masyarakat ini pada intinya saya sebagai legislatif di DPRD Kaltim siap membantu, dan harapan pembangunan di Desa tersebut kami akan merealisasikannya," terang Legislator Karang Paci dari Dapil Kukar tersebut.

Namun lanjutnya, semua usulan ini dapat terwujud perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa tersebut dengan anggota DPRD dan masyarakat.

Tetapi Ia juga mengaku, yang menjadi kendala saat ini setiap dirinya turun langsung menghadiri Musrenbangdes, masih banyak sekali masyarakat baik itu Pemdes dan ketua RT, masih salah dalam pola administarsi surat menyuratnya, karena masih banyak yang belum paham mengenai Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

"Karena untuk semua usulan dalam Musrenbangdes saat ini sesuai peraturan harus diinput melalui aplikasi SIPD, hanya yang disayangkan belum semua operator dari tingkat Desa sampai Kecamatan belum faham dengan SIPD tersebut," ungkapnya.

Ia menyebutkan, dalam aplikasi SIPD harus ada seperti proposal, status lahan kemudian harus ada foto, dan masyarakat kesulitan dengan sistem ini. Harusnya administrasi seperti DED dan lainnya ini tugasnya konsultan dari Dinas PU, tapi kenapa di bebankan ke masyarakat.

"Sebenarnya SIPD ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 jadi kita mengikuti saja, dan sebenarnya sistem ini sudah bagus artinya semua usulan dapat dikontrol dan terarah, hanya memang ada kesulitan dalam administrasinya pada sistem ini, perlu ada tambahan sedikit seperti pemerintah daerah melalui OPD melakukan sosialisasi terkait sistem ini," pungkasnya. (One/Adv)