(Rombongan Wakil Ketua DPRD Kukar dan anggota Komisi II melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jantur untuk mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat)


KUKAR (KutaiRaya.com) - Masih dalam rangkaian kunjungan kerja, kali ini rombongan Wakil Ketua II DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono beserta anggota Komisi II mengunjungi Desa Jantur Baru, Kecamatan Muara Muntai, Kamis (2/9/2021).

Rombongan DPRD Kukar di terima sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintahan Desa dari 3 Desa yang ada di wilayah Jantur Kecamatan Muara Muntai, yakni Desa Jantur, Desa Jantur Baru, dan Desa Jantur Selatan.

Kepala Desa Jantur Baru H. Danhar, dalam kesempatan ini menyampaikan sejumlah permasalahan yang mengemuka di wilayah Jantur yakni terkait pembangunan infrastruktur berupa turap yang sudah dilelang tetapi belum juga di mulai pengerjaannya dengan nilai hampir Rp 6 Milyar, dan pembuatan jalan dengan nilai Rp 1,5 Milyar yang juga belum di kerjakan.

"Kemudian persoalan lingkungan yakni pengendalian Gulma atau Napung yang belakangan ini menyibukkan masyarakat Jantur dan memerlukan dana besar dalam penanganannya. Dan terakhir terkait kebijakan dan pencairan DBHPRD, Bankeu 50 juta perdesa, ADD Tahap 2 dan penghasilan tetap aparatur dan pelaksana di desa yang mana keterlambatan pencairan sudah dikeluhkan di banyak desa sebagaimana di suarakan pula oleh APDESI," terangnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua II DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono mengaku, pihaknya di legislatif akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Kukar sekembalinya dari kunjungan tersebut.

"Terutama terkait kebijakan pengelolaan anggaran kepada Desa di PMD maupun BPKAD," ujar politisi PDI-P tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kukar asal Dapil VI Sopan Sopian, yang juga mantan Kades Muara Muntai Ulu ini, sangat merasakan keluhan para tokoh dan aparatur di 3 Desa tersebut, dirinyapun merencanakan untuk melakukan koordinasi dan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan para pihak baik PMD, BPKAD, DLHK dan Dinas PU Kukar untuk mencarikan solusi keluhan bagi warga Jantur.

Hal senada juga di sampaikan H Jaong dan H. Doni Ikhwani yang berasal dari Dapil hulu ini, mereka sepakat melakukan koordinasi dan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan para pihak terkait.

"Kita akan kordinasi dengan instansi terkait baik dari PMD, BPKAD, DLHK dan Dinas PU Kukar untuk mencarikan solusi keluhan bagi warga Jantur," harapnya. (One/Adv)