(Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid bersama Pengurus KONI Kukar)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Terkait komitmen kesiapan anggaran untuk KONI Kukar menghadapi agenda Pra Porprov 2021 menuju Porprov Kaltim 2022 mendatang di Berau. Pada prinsipnya jika kondisi keuangan APBD Kukar memang memungkinkan, maka akan diperjuangkan kekurangan anggarannya di APBD Perubahan.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, usai menggelar RDP dengan jajaran pengurus KONI Kukar, membahas program-program prioritas KONI Kukar tahun 2021 dan 2022, diruang kerja Ketua DPRD Kukar, Rabu (30/6/2021).

RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi, Ketua Komisi IV Baharuddin dan anggotanya Saparuddin Pabonglean dan Yusmardani, Ketua Komisi III Andi Faisal dan Anggota Ahmad Zulfiansyah dan Mitfaul Jannah serta jajaran pengurus KONI Kukar.

Abdul Rasyid mengatakan, tahun ini sebenarnya kita sudah menganggarkan untuk kegiatan KONI Kukar sebesar Rp 4,3 miliar, artinya saat ini kita perjuangkan anggaran untuk mencukupi kekurangannya sekitar Rp 9 miliar untuk persiapan Pra Porprov Kaltim.

"Semoga kondisi keuangan kita memungkinkan maka kita bisa alokasikan untuk kekurangan anggarannya, ini juga sebagai dukungan kita dalam pembangunan SDM melalui bidang olahraga," tutur anggota DPRD Kukar dari Dapil I Tenggarong tersebut.

Disinggung jika anggaran kekurangan tersebut tidak dapat diakomodir seluruhnya, politisi Golkar ini berharap, KONI Kukar harus bisa melihat dari sekian Cabor tersebut mana Cabor yang bisa menjadi prioritas atau unggulan dalam meraih prestasi, dan mana yang tidak.

"Dalam seluruh Cabor mungkin ada Cabor unggulan yang prestasinya sudah bagus dan pembinaannya sudah lama maka ini yang menjadi prioritas, ini sebagai upaya kita jika kekurangan anggaran tersebut tidak dapat diakomodir seluruhnya," terangnya.

Tetapi lanjutnya, ada cara lain jika anggaran kekurangan tersebut tidak dapat diakomodir seluruhnya, yakni dengan cara mencari bantuan pihak ketiga, baik perusahaan milik daerah maupun perusahaan swasta yang beroperasi di Kukar.

"Karena memang dalam melaksanakan pembinaan olahraga ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja tetapi semua pihak termasuk perusahaan swasta yang bisa dilibatkan, mungkin nanti ada komunikasi yang dibangun apakah dengan perusahaan milik daerah maupun perusahaan swasta untuk pembinaan olahraga, apakah nanti bisa menjadi bapak angkat atau bantuan pada setiap event olahraga saja," sambungnya.

Ia menambahkan, bahwa kegiatan pembangunan tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga membangun sumber daya manusia (SDM) dibidang olahraga juga bagian daripada pembangunan itu sendiri. (One/Adv)