(Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Kelurahan Amborawang Laut masuk prioritas di dalam RPJMD Kukar dan Provinsi Kaltim dalam pembangunan pelabuhan, namun hingga kini permasalahannya adalah pembebasan lahan milik masyarakat untuk akses jalan menuju pembangunan pelabuhan tersebut belum tuntas.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Komisi I DPRD Kukar melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait membahas tentang fasilitas penganggaran pengadaan lahan jalan, di ruang rapat Komisi I DPRD Kukar, Rabu (2/6/2021).

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi didampingi Ketua Komisi II Hamdan, juga dihadiri Lurah Amborawang Laut, Camat Samboja serta OPD terkait seperti Dinas PU, Bappeda, kemudian PPTK, BPN juga masyarakat pemilik lahan.

"Pembebasan lahan disana belum clear and clean, karena didalamnya ada lahan sertifikat warga dan surat keterangan dari Kecamatan, dan ada 71 lahan warga yang harus dibebaskan, dan tadi saat RDP sudah ada kesepahaman dalam anggaran perubahan, kita akan menganggarkan perencanaan terlebih dahulu," ungkap Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi.

Politisi PAN ini mengatakan, sebenarnya pembebasan lahan ini telah dianggarkan sebanyak Rp 3 Miliar, tetapi karena ada persoalan tekhnis yang belum selesai, maka kita selesaikan terlebih dahulu.

"Pembangunan pelabuhan di Amborawang Laut yang menelan anggaran sekitar Rp 30 Miliar, saat ini keberadaanya sangat dibutuhkan guna peningkatan PAD kita," tegas Supri sapaan akrabnya.

Legislatif DPRD Kukar Dari Dapil V ini menambahkan, dengan adanya pelabuhan di Amborawang Laut tentu akan mempercepat sumber-sumber potensi ekonomi kita, baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk PAD Kukar.

"Alhamdulillah dalam RDP tadi sudah ada kesepahaman, tinggal tugas pemerintah daerah menyelesaikan hal tekhnisnya, dan kami harap setelah ini pembangunan pelabuhan tersebut kita kebut penyelesainnya pada 2022 mendatang," tutupnya. (One/Adv)