(Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK)




SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Kementerian Perhubungan RI dan Pemprov Kaltim, melakukan pembahasan transportasi cerdas yang akan dibangun di IKN baru, dan beberapa daerah penyangga. Mulai dari peningkatan bandara dan pelabuhan, jalur kereta api penumpang pun diwacanakan akan dibangun seiring berpindahnya IKN ke Kaltim.

Wacana pembangunan infrastruktur transportasi IKN dan daerah penyangga ini pun dikhawatirkan menimbulkan rasa iri bagi daerah-daerah lain di Kaltim.

Maka Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menginginkan kepada pemerintah pusat, agar adanya pemerataan pembangunan seiring dengan pembangunan IKN.

"Jangan sampai hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di IKN semata tetapi juga pemerataan pembangunan seiring dengan pembangunan IKN di Kaltim," ungkap Makmur belum lama ini.

Politisi Golkar ini mengatakan, seharusnya infrastruktur seluruh wilayah di Kaltim ini juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, seiring dengan pemindahan IKN, sepert perbaikan jalan rusak yang ada di beberapa daerah di Kaltim.

"Dengan kondisi jalan yang baik tentu dapat berimbas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jangan sampai jalan di lokasi IKN mulus, namun saat kita ke daerah lain misalnya ke Kutai Barat jalannya memprihatinkan," terangnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2020 lalu, jalan provinsi mencapai 895 kilometer. Dari angka itu, jalan dengan kondisi baik hanya 69,7 persen. Jalan dengan kondisi baik mencapai kurang lebih 408 kilometer, kondisi sedang 216 kilometer, kondisi rusak dan ringan mencapai 101 kilometer, dan kondisi rusak berat mencapai 196 kilometer. (One/Adv)