(Komisi III DPRD Kukar dipimpin Andi Faisal menggelar RDP bersama OPD terkait membahas persoalan progres penyerapan anggaran diruang Banmus DPRD Kukar)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Hingga berakhirnya bulan April ini penyerapan anggaran Kukar ketika dilihat di lapangan baru 10 persen, ini jauh sekali daripada yang seharusnya.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal, usai memimpin RDP dengan OPD teknis membahas persoalan progres serapan anggaran, di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Senin (26/4/2021) kemarin.

"Rapat ini membahas serta mencari solusi untuk pencegahan agar kegiatan pembangunan di masing-masing OPD sudah bisa berjalan maksimal tanpa harus menumpuk dipertengahan bahkan menjelang akhir tahun," ungkap Faisal.

Politisi Golkar ini mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi OPD teknis sehingga penyerapan anggaran belum bisa maksimal lantaran pergantian penggunaan aplikasi dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Namun seharusnya hal teknis ini sudah bisa ditangani oleh masing-masing OPD.

"Dalam permasalahan ini kita juga berharap tahun ini sudah anggaran kita kecil, kemudian masih corona dan banyak pemangkasan dimana-mana, jadi ya harus kita manfaatkan uang yang ada ini," terangnya.

Ical sapaan akrabnya menambahkan, kedepan harus ada sinergitas antar OPD hingga ke Kecamatan, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga agar penyerapan anggaran ini bisa maksimal, pihak Pemkab harus sering berkomunikasi dengan DPRD, sehingga ketika ada kendala di masing-masing OPD teknis, bisa dicarikan solusi untuk diselesaikan bersama.

"Karena selama ini justru DPRD Kukar yang proaktif memanggil OPD teknis untuk mengetahui sejauh apa penyerapan anggaran yang dilakukan. Kendalanya apa, masalahnya apa ya komunikasi dengan kita, ini tidak ada, kalau tidak kita panggil mereka tidak akan komunikasi," tutupnya.

Sebagai informasi, RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kukar, Andi Faisal didampingi Ahmad Yani dan Hj Mitfahul Jannah dengan dihadiri beberapa OPD teknis seperti Dinas PU, Dinas Perkim, Inspektorat, beberapa kecamatan dan instansi lainnya. (One/Adv)