(Tim Banggar DPRD Kaltim bersama Tim TAPD Kukar)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Anggota DPRD Kaltim melalui Tim Badan Anggaran (Banggar) melakukan kunjungan kerja dalam rangka Monitoring Proses Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim (Bankeu) ke Kabupaten Kutai Kartanegara, bertempat di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (22/4/2021).

Rombongan DPRD Kaltim dipimpin Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Golkar Sarkowi V Zahry didampingi anggota Banggar lainnya dari Fraksi PAN Baharudin Demmu, dari Fraksi PDI Perjuangan Veridiana Huraq Wang dan Ely Hartati Rasyid, dari Fraksi PPP Rima Hartati, serta dari Fraksi Golkar Sapto Setyo Pramono. Dan diterima Tim TAPD Kabupaten Kukar yang dipimpin Staf Ahli Bupati Kukar Wicaksono Subagio, didampingi Kepala Bapenda Kukar Totok Heru Subroto, Kabag Pembangunan Agus Suharto, Kabag Hukum Purnomo dan Tim TAPD lainnya.

Anggota Banggar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, kunjungan kerja ke Kukar ini kita ingin melakukan koordinasi terkait dua hal, yakni kordinasi terkait pencairan Bankeu APBD Provinsi Kaltim 2020 karena masih ada kendala yang perubahan, dan koordinasi terkait pengusulan untuk Bankeu anggaran 2021, karena hingga kini ada dua Kabupaten yang belum melakukan asistensi yaitu Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

"Maka kami dalam pertemuan ini meminta kepada pemda untuk melakukan pendampingan, karena di Kukar ini ada Perbup tentang pelimpahan kewenangan ke Kecamatan untuk program-program dengan skala tertentu, apakah nanti dari OPD maupun Kecamatan yang melaksanakan fungsi terkait dengan Bankeu tersebut," ungkap Owi sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini juga menyebutkan, bahwa bantuan keuangan untuk Kukar tahun 2021 sebesar Rp 120 Miliar, dan dari nilai Bankeu ini dirinya sudah mengingatkan dari awal bahwa dokumen administrasi harus lengkap, tapi kemarin banyak dokumen administrasi yang belum lengkap. Dan saat ini alhamdulillah seluruh kelengkapan dokumen administrasi sudah beres dan Kukar sudah siap untuk asistensi.

"Dokumen administrasi Kukar untuk Bankeu Provinsi sudah lengkap sejak Selasa lalu, dan kelengkapan ini salah satunya terkait dengan proposal, jadi setiap program yang diusulkan mendapatkan Bankeu harus didukung administrasi, mulai dari surat permohonan, ada rekomendasi, kemudian terkait dengan status lahan, perencanaan, dan harusnya ini semua sudah lengkap baru masuk proses asistensi, nah kemarin ini terkendala karena kelengkapan administrasinya belum lengkap," jelasnya.

Anggota DPRD Kaltim dari Dapil IV Kukar ini menambahkan, Karena Bankeu ini juga untuk Kabupaten Kukar maka kelengkapan data itu akan menentukan cepat tidaknya masuk tahapan eksekusi berikutnya, Proaktif kabupaten/kota melengkapi data sangat diperlukan agar tahapan asistensi bisa dilaksanakan. Mengingat masih ada proses berikutnya seperti proses lelang dan seterusnya.

"Bankeu untuk Kukar tahun ini terjadi keterlambatan asistensi, dan pernah terjadi hal yang sama pada tahun 2012 silam, dan kita juga minta Pemkab Kukar juga melakukan proses percepatan-percepatan terkait dengan pencairan anggarannya maupun pengusulan program bantuan Bankeu, karena kalau ini tidak di evaluasi nanti Kabupaten/Kota lain berebut mengusulkan anggaran," terangnya.

Untuk itu lanjutnya, kami juga sebagai anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar tidak mau hal ini terjadi, maka kita ingin Kukar juga dapat segera mendapatkan Bankeu ini agar program pembangunan bisa dilaksanakan secara terencana, tepat waktu dan berkualitas serta segera dinikmati masyarakat. (One/Adv)