• Sabtu, 04 Desember 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Pansus PBMD DPRD Kaltim di Ketuai Sarkowi V Zahry saat konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Kementerian Dalam Negeri menyebut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya tahun 2016.

Hal ini diungkapkan Ketua Pansus PBMD DPRD Provinsi Kaltim Dr. Sarkowi V Zahry,SHut,MM,M.Si,MLing saat menjelaskan hasil konsultasi pansus ke Kementrian Dalam Negeri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat itu. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali-kali berubah," tuturnya.

Kenapa Tahun 2016, dijelaskan Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset itu dibentuk tahun 2008 yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Lebih lanjut dikatakannya, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," kata anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kutai Kartanegara (Kukar) ini.

Politisi Golkar ini menambahkan, kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top