(Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti bersama rombongan saat kunjangan kerja ke Kabupaten Kutai Kartanegara di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Keinginan pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura agar Kesultanan dan Keraton di Indonesia diberikan payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden, yang lebih kuat dalam melakukan unsur pembinaan secara wajib dan memberikan konsekuensi pembiayaan dalam anggaran baik APBN maupun APBD, akan diteruskan ke Presiden agar bisa direalisasikan.

Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti saat melakukan kunjungan kerja ke Kukar bersama anggota DPD RI lainnya baik dari Kaltim maupun daerah lainnya, di Kedaton Kutai Kartanegara, Senin (5/4/2021).

"Tentu kami dari DPD RI siap membantu dan meneruskan aspirasi ini kepada Presiden RI Jokowi agar Kesultanan di Indonesia dan Kukar khususnya bisa diperhatikan," ungkap La Nyalla Mattalitti.

Selain mendengarkan aspirasi, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan, bahwa DPD RI telah bersurat secara resmi ke Presiden RI Joko Widodo agar pemerintah menetapkan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal masuk sebagai hari Nasional dalam kalender resmi Indonesia.

"Karena bagi kami kelestarian warisan dan budaya luhur nusantara sangat diperlukan sebagai bagian dari ciri dan karakter bangsa Indonesia. Sekaligus sebagai filter bagi masuknya pengaruh negatif dari konsekuensi globalisasi tanpa batas yang terjadi saat dan di masa mendatang," terangnya.

Tidak itu saja lanjutnya, DPD RI dengan stakeholder terkait berencana menggelar Kongres Budaya Nasional, dengan menghadirkan seluruh Raja-Raja dan Sultan se-Nusantara. Hal ini kita lakukan agar eksistensi dan keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia semakin mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Dari kegiatan ini saya berharap muncul beberapa rekomendasi demi penguatan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah percaturan global dan era dunia tanpa batas," imbuhnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga memuji eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Karena ini adalah salah satu wujud nyata bahwa bangsa ini adalah bangsa pelestari budaya, dan Kerajaan Kutai Kartanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, selain Kerajaan Kandis dan Kerajaan Salakanagara.

"Eksistensi tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara tentu menambah daya dukung sektor pariwisata Kalimantan Timur, utamanya dalam upaya menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara," tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Awang Yakub Luthman mengatakan, bahwa sejak 23 Januari 1950, Kesultanan Kutai Kertanegara telah menyampaikan legacy untuk bangsa Indonesia dengan mendukung NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara, serta meminta pemerintahan yang demokratis dapat dijalankan di Indonesia.

"Namun dalam hal pemajuan kebudayaan, kami masih terus harus berjuang, karena Kementerian Dalam Negeri belum memberi payung yang cukup bagi kami agar mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui bantuan anggaran yang cukup dari APBD maupun APBN, untuk itu kami berharap Ketua DPD RI dapat memperjuangkan agar kesultanan dan kerajaan di Indonesia mendapat payung hukum berupa Peraturan Presiden atau Perpres," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam kunjungan ini Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti didampingi sejumlah senator, antara lain, Aji Mirni Mawarni, M. Idris, Zainal Arifin, Bustami Zainuddin, Djafar Al Katiri, Habib Abdurrahman Bahasyim, Asyera Wundalero, Wa Ode Rabia, Jiyalika Maharani, Amaliah, Cherish Harriette dan Adilla Aziz, serta mantan Senator Kaltim Awang Ferdian. Juga turut hadir pula perwakilan Pemkab Kukar Asisten I Ahmad Taufik Hidayat, dan perwakilan Polres Kukar serta Kodim 0906 Tenggarong. (One)