• Sabtu, 04 Desember 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid saat menghadiri Musrenbang RKPD Kukar Tahun 2022 secara virtual di ruang Banmus DPRD Kukar)



TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 masih melalui virtual, yang diikuti dikantor masing-masing baik dari perwakilan DPRD Provinsi, Bappeda Provinsi, Bupati Kukar, Wakil Bupati Kukar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, para Camat dan Stakeholder lainnya.

Tak lupa Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid bersama Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi,SE, Sekretaris DPRD Kukar Ridha Darmawan,SP,MP dan Kabag Persidangan Nurhayati Touristiany juga turut serta mengikuti kegiatan sekaligus memberikan masukan dalam Musrenbang tersebut, pada Kamis (1/4/2021) lalu.

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid,SE,MSi mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017, Pasal 78 Ayat (2) menyebutkan dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi pada masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

"Sebagaimana kita ketahui Musrenbang yang kita lakukan tahun ini merupakan periode keempat atau terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kukar periode 2005 - 2025, dimana periode 2021-2025 agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Kukar yaitu dengan menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kukar yang maju, mandiri, sejahtera dan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya angka kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari," jelas Abdul Rasyid.

Politisi Golkar ini mengaku, dalam mewujudkan masyarakat Kukar yang maju, mandiri dan sejahtera antara lain ada 4 item yang menjadi perhatian kita, kemudian ini sangat diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan itu semua, maka perlunya partisipasi dari masyarakat kita kemudian transparansi, akuntabilitas, dan kordinasi antara semua pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam hal pembangunan di Kukar.

Ia menuturkan, APBD Kukar ditahun 2022 boleh dikatakan stagnan bahkan bisa berkurang dari yang ada di tahun 2021 diperkirakan 3,2 Triliun saja, apalagi melihat dari keperluan kita untuk biaya pegawai dan pemerintahan saja itu sudah mengalokasikan dana sekitar 2,4 Triliun maka kegiatan infrastruktur dan lain-lain tinggal sekitar 879 Miliar saja, yang mungkin nilai ini yang kita gunakan untuk kegiatan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang kita laksanakan di Kukar.

"Oleh karena itu ini penting sekali koordinasi yang harus kita bangun dengan pihak-pihak yang terkait baik itu DPRD dan Pemprov Kaltim, Bappeda Provinsi Kaltim, untuk kegiatan pembangunan yang kita laksanakan di Kukar kedepan," tuturnya.

Legislatif DPRD Kukar dari Dapil Tenggarong ini berharap, apa yang dihasilkan dalam Musrenbang ini perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita melaksanakan pembangunan kedepan harus bersinergi, baik itu dari Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, sehingga apa yang kita laksanakan nanti akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kukar.

"Kami 45 anggota DPRD Kukar sudah menggali informasi dalam kegiatan-kegiatan baik itu kunjungan maupun reses ini upaya kita menggali aspirasi masyarakat yang ada di Kukar, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kukar ini harus menjadi prioritas kita untuk meningkatkan pembangunan di Kukar," paparnya.

Ketua DPRD Kukar juga menambahkan apalagi wacana IKN di Kukar ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana Pemkab Kukar dan kita semua harus memikirkan bagaimana arah pembangunan kita terlepas dari wacana IKN sehingga kita bisa mempersiapkan baik itu SDM, pembangunan, pertanian dan infrastruktur yang ada di Kukar yang bisa tersambung dengan rencana IKN tersebut.

Terkait yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Kukar lanjutnya, hal ini akan kita sampaikan ke Bappeda Kukar, dan semoga ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Kukar. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top